Jakarta, TopBusiness – Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menempatkan penguatan komunikasi publik sebagai salah satu prioritas utama. Sinergi lintas kedeputian menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap kebijakan strategis dapat dikomunikasikan secara efektif dan mendukung agenda pembangunan nasional.
“Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara unit organisasi sangat diperlukan agar kita dapat benar-benar menyampaikan informasi kepada publik dengan baik demi memperkuat wajah komunikasi publik di Kemenko Perekonomian,” ujar Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah sekaligus Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, saat memimpin rapat Kolaborasi Strategi Komunikasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu (12/11).
Melalui ekon.go.id, memperlihatkan bahwa agenda tersebut membahas penguatan strategi komunikasi publik dan langkah kolaboratif antarunit dalam menyusun narasi kebijakan yang komprehensif dan berdampak luas. Kegiatan ini juga menjadi wadah konsolidasi untuk menyamakan arah komunikasi yang proaktif, responsif, dan berorientasi hasil. Masing-masing kedeputian turut menyampaikan agenda strategis yang akan dikomunikasikan bersama, guna memperkuat sinergi dan konsistensi pesan publik pemerintah.
Sebagai upaya konkret, sejumlah langkah strategis yang disepakati antara lain pembentukan tim kerja komunikasi terpadu antar kedeputian, penyusunan narasi-narasi tunggal untuk publikasi kebijakan, peningkatan pemanfaatan kanal digital, serta upaya memperkuat monitoring dan evaluasi efektivitas penyampaian pesan publik.
Selain itu, peran Kemenko Perekonomian terus meluas dalam mengoordinasikan dan mengkomunikasikan berbagai agenda strategis nasional, seperti penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), kesepakatan negosiasi tarif Amerika Serikat, serta pelaksanaan berbagai forum kerja sama ekonomi internasional lainnya yang memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global.
Lebih lanjut, melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), Kemenko Perekonomian mengoordinasikan realisasi program prioritas yang mencakup Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 seperti kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta lanjutan insentif fiskal, dan Program Debottlenecking yang berfokus pada penanganan hambatan non-tariff barrier dan isu sektoral per komoditas. Kemenko Perekonomian juga turut mendorong pelaksanaan Program Pemagangan Nasional dengan target 100.000 peserta untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja muda sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja.
Dari sisi komunikasi publik, Kemenko Perekonomian memiliki visi untuk menjadi Referensi Pemberitaan Utama Perekonomian Indonesia. Hingga saat ini, Kemenko Perekonomian telah terhubung dengan lebih dari 360 media nasional dan menyelenggarakan kegiatan media setiap minggunya. Dengan rata-rata mendekati 300 berita per hari di publik, kinerja komunikasi publik Kemenko Perekonomian dinilai terus meningkat dan visi tersebut semakin mendekati pencapaian optimal.
Kinerja positif tersebut turut diakui secara nasional dengan berhasil meraih Predikat Informatif selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat.
Sebagai penutup, Sahli Haryo menegaskan bahwa penguatan kolaborasi komunikasi publik menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran tiap kedeputian untuk menyampaikan informasi kebijakan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat, serta menjaga konsistensi pesan dan kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah.