Jakarta, TopBusiness – Pemerintah memastikan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Sumatra Barat akan terus berjalan dan dapat diakses masyarakat hingga akhir tahun 2025. Kepastian ini diperoleh dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi penyalurannya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama para penyalur KUR dan pemangku kepentingan terkait.
“Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran KUR secara nasional, serta memastikan agar pelaksanaan program ini berjalan tepat sasaran dan berkualitas. Untuk itu, koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan Penyalur KUR senantiasa kami perkuat, termasuk di Wilayah Sumatra Barat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KUR di Sumatera Barat, Kamis (6/11), dalam laman www.ekon.go.id.
Hingga 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Sumatra Barat telah mencapai Rp6,46 triliun kepada 104.389 debitur, menempatkan provinsi ini di jajaran sepuluh provinsi dengan penyaluran KUR terbesar secara nasional. Secara nasional, realisasi KUR hingga periode yang sama mencapai Rp228,05 triliun atau 80,17% dari target plafon nasional tahun 2025 Rp284,47 triliun.
Penyaluran KUR di Sumatra Barat didominasi KUR Mikro sebesar Rp4,13 triliun, diikuti oleh KUR Kecil (Rp2,34 triliun), KUR Super Mikro (Rp2,33 miliar), dan KUR Penempatan PMI (Rp105 juta). Berdasarkan sektor ekonomi, 64% penyaluran KUR diarahkan ke sektor produksi, sedangkan 36% untuk sektor non-produksi. Dari sisi wilayah, Kota Padang mencatat penyaluran tertinggi dengan nilai Rp841,89 miliar, diikuti Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp828,52 miliar, dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp602,77 miliar.
Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja KUR di Provinsi Sumatra Barat ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah untuk mempercepat penyaluran KUR dan memastikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha tetap terjaga hingga akhir tahun 2025. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan pada 3 November 2025 yang secara khusus menyoroti pentingnya percepatan penyaluran KUR di wilayah Sumatera Barat.
Melalui kegiatan evaluasi ini, Pemerintah berharap penyaluran KUR di Sumatra Barat tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.