Jakarta, TopBusiness — Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsius Widjaja menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi pusat perbelanjaan di Indonesia tidak bisa disamaratakan. Setiap mal memiliki karakter, persoalan, dan segmen konsumen yang berbeda. Karena itu, solusi yang diterapkan pun tidak bisa dibuat seragam.
Alphonsius menjelaskan bahwa ada dua kategori besar persoalan yang dihadapi pusat perbelanjaan. Pertama adalah masalah fundamental yang berkaitan erat dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Kedua, persoalan yang bersumber dari faktor eksternal seperti kondisi mikro dan makroekonomi, termasuk daya beli.
“Gaya hidup itu berubah setiap saat, tidak bisa diprediksi. Fungsi mal sekarang tidak lagi sekadar tempat belanja, tapi harus memberikan experience dan customer journey,” ujar Alphonsius di sela jump apers di Kantor Kementerian Pariwisata, Jumat sore (21/11/2025).
Ia mencontohkan perubahan perilaku setelah pandemi Covid-19. Ketika pembatasan dicabut, masyarakat bukan mencari pengalaman belanja, karena kebutuhan belanja sudah dapat dipenuhi secara daring selama pandemi, melainkan mencari ruang interaksi sosial secara langsung. Keterbatasan fasilitas publik di Indonesia membuat mal menjadi salah satu lokasi utama untuk aktivitas sosial tersebut.
“Kalau pusat perbelanjaan tidak memiliki fasilitas interaksi sosial, mereka tidak akan dipilih pengunjung. Itulah yang membedakan kenapa ada mal yang pengunjungnya naik pesat dan ada yang terus menurun,” kata Alphonsius.
Menurut Alphonsius, mal yang mengalami penurunan pengunjung biasanya gagal menjawab perubahan gaya hidup ini. Mereka tidak menyediakan ruang publik yang memadai atau tidak mampu menciptakan pengalaman baru bagi pengunjung.
Sementara persoalan yang kedua adalah faktor eksternal seperti pelemahan daya beli yang sebenarnya bisa dibantu oleh program-program promosi dan dukungan kebijakan atau insentf Pemerintah. APPBI mendorong program-program tersebut untuk membantu pusat belanja mempertahankan kunjungan sambil menunggu perbaikan ekonomi secara nasional.
Namun Alphonsius menekankan bahwa masalah fundamental tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah maupun asosiasi. “Itu harus dilakukan oleh masing-masing mal. Kami hanya bisa memberikan arahan dan masukan. Inisiatif tetap harus datang dari pengelola,” ucapnya.
Ia memberi contoh ekstrem pada Pasar Tanah Abang, yang karakternya berbeda total dengan mal modern. “Tanah Abang tidak perlu experience atau lifestyle. Yang dibutuhkan di sana adalah harga murah karena konsumennya banyak reseller. Jadi pendekatannya berbeda,” ucapnya.
Dalam konteks peningkatan pengunjung dari kalangan milenial hingga Gen Z, Alphonsius mengatakan bahwa mal kini semakin aktif menghadirkan berbagai event, atraksi, dan kegiatan komunitas. Program belanja tetap diberikan, namun harus didahului dengan upaya menarik mereka datang.
“Itu tanggung jawab pusat perbelanjaan untuk menarik visitor datang dulu. Setelah itu barulah promo belanja diberikan supaya mereka bertransaksi maksimal,” katanya.
Hippindo Dorong VAT Refund Dicairkan di Mal
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyampaikan usulan terobosan strategis untuk mendorong belanja wisatawan mancanegara. Ia mengusulkan agar VAT refund 11% untuk turis tidak lagi hanya dapat diklaim di bandara, melainkan juga dicairkan langsung di pusat perbelanjaan di Indonesia.
Menurutnya, skema saat ini kurang optimal karena wisatawan harus mengumpulkan struk belanja dan baru bisa mencairkan VAT refund saat hendak pulang melalui bandara. Akibatnya, uang pengembalian tersebut justru dibawa keluar negeri, bukan dibelanjakan kembali di Indonesia.
“Harapan kita, ngumpulin struknya jangan di bandara, tapi di mal. Jadi dapat duitnya langsung makan, minum, belanja lagi. Duitnya jangan dibawa keluar,” ujarnya.
Budihardjo mencontohkan, ketika turis mendapat diskon besar, misalnya hingga 80% , VAT refund 11% menjadi insentif tambahan yang sangat menarik. “Misal harga awal satu juta, diskon 80% jadi bayar Rp 200 ribu. Dipotong lagi VAT refund 11%. Mirip seperti model tax-free shopping di Jepang,” jelasnya.
Namun ia mengakui implementasi skema VAT refund di mal masih memerlukan perubahan regulasi. “Belum bisa. Kemarin kita sudah bahas itu, tapi masih butuh waktu karena ada aturan-aturannya,” ujarnya.