Jakarta, TopBusiness — Pasar properti syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap skema pembiayaan tanpa bank, tanpa bunga, dan tanpa denda. Model pasar langsung antara pengembang dan konsumen yang diusung Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS) dinilai menjadi salah satu pendorong utama geliat sektor ini.
Ketua ADPS Arief Sungkar mengatakan sistem transaksi langsung antara penjual dan pembeli membuat proses kepemilikan rumah menjadi lebih sederhana dan terjangkau. “Ketika terjadi transaksi, hubungan terjadi langsung antara penjual dan pembeli. Sistem ini memudahkan masyarakat mendapatkan hunian tanpa bunga, tanpa denda, dan tanpa penyitaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).
Sementara itu, founder dan CEO DPS Muhammad Rosyid Aziz mengungkapkan ekosistem tersebut sudah menyerap lebih dari 28.300 tenaga kerja, dengan nilai transaksi rata-rata mencapai Rp132 miliar per bulan. Ia menyebutkan bahwa kerja kolektif para pengembang semakin menguat, terutama setelah terlaksananya Silaturahmi Akbar Nasional (Silaknas) X di Padang, Sumatera Barat, pada 25–27 November 2025.
“Silaknas X Padang ini menjadi bukti kekuatan kolaborasi dalam bisnis properti syariah. Kini saatnya kita bergerak bersama menuju target besar menghadirkan 1 juta unit properti syariah di Indonesia,” kata Rosyid.
Hingga akhir 2025, DPS mencatat memiliki 3.312 anggota aktif, 1.729 proyek properti syariah yang tersebar di 36 provinsi, 2.798 hektare lahan terkelola, dan total 174.141 unit hunian yang telah disediakan bagi masyarakat.
Rosyid menilai konsep properti syariah menjadi alternatif yang relevan bagi masyarakat Muslim yang menginginkan kepemilikan rumah tanpa riba. Ia menyebut tren permintaan hunian syariah akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Momentum pertumbuhan ini turut mendapatkan perhatian pemerintah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang hadir dalam Silaknas X Padang menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan industri properti syariah. Menurutnya, sektor ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menjawab kebutuhan hunian nasional.
“Perkembangan properti syariah yang semakin pesat dapat menjadi solusi strategis dalam menjawab kebutuhan hunian nasional,” ujar Fahri.
Ia menyampaikan bahwa backlog perumahan Indonesia saat ini mencapai 15 juta unit. Untuk itu, pemerintah mendorong inovasi pembiayaan yang lebih inklusif seiring pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi DPS untuk berkontribusi dalam memenuhi target tersebut,” tegas Fahri.
Dengan ekosistem yang semakin kuat dan dukungan pemerintah, industri properti syariah diperkirakan akan memainkan peran lebih besar dalam penyediaan hunian nasional. Potensi ini dinilai mampu mempercepat akses masyarakat terhadap rumah layak, khususnya melalui skema kepemilikan yang bebas dari praktik riba.