Jakarta, TopBusiness — Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital, memperkuat fundamental ekonomi, dan memperluas kerja sama internasional melalui keanggotaannya di Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Pemerintah memastikan mayoritas regulasi nasional kini telah selaras dengan standar OECD, termasuk yang terkait ekonomi digital dan Artificial Intelligence (AI).
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech pada acara “OECD Asia Roundtable on Digital Finance 2025”, yang digelar secara virtual dari Bali, Senin (1/12/2025).
Airlangga menyebutkan bahwa ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh pesat. Nilai Gross Merchandise Value (GMV) diproyeksikan mendekati US$ 100 miliar pada 2025, terutama didorong oleh perluasan e-commerce. Sementara itu, nilai pembayaran digital diperkirakan meningkat 27% menjadi US$ 538 miliar pada 2025, dan bahkan berpotensi menembus US$ 1 triliun pada 2030.
“Di tingkat regional, Indonesia mendorong integrasi digital melalui ASEAN DEFA, yang diproyeksikan menciptakan ekonomi digital regional senilai US$ 2 triliun pada 2030. Negosiasinya telah mencapai kemajuan substansial dan ditargetkan selesai pada awal 2026,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).
Indonesia juga telah merampungkan ketentuan perdagangan digital dalam kerangka IEU-CEPA, yang dinilai membuka peluang baru bagi peningkatan daya saing dan penciptaan lapangan kerja.
Di sisi inklusi keuangan, Airlangga menggarisbawahi peran QRIS sebagai contoh sukses inovasi digital nasional. Pada tahun ini, transaksi QRIS tumbuh 148% (yoy) dan telah digunakan oleh 39 juta merchant dan 58 juta pengguna. “Dengan strategi yang jelas dan kapasitas teknologi yang terus berkembang, Indonesia bertujuan membangun masa depan ekonomi dan keuangan digital yang tangguh, inklusif, dan kompetitif,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas peluncuran laporan “Regulation of AI in Finance in Asia Report” oleh OECD. Ia berharap forum ini memperkuat kolaborasi global dan regional di bidang keuangan digital serta mendukung agenda strategis OECD.
Terkait penguatan ekosistem AI, Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia membangun fondasi melalui empat pilar 4C: connectivity, computing capacity, context, dan competence. Pemerintah memperluas jaringan serat optik, memberi insentif bagi pusat data domestik, mengembangkan aplikasi AI lokal seperti Sahabat-AI, serta mengatasi kesenjangan talenta digital melalui berbagai program peningkatan keterampilan dan kolaborasi internasional.
Potensi ekonomi AI di Indonesia juga terus meningkat. Pendapatan aplikasi berbasis AI tumbuh solid, sementara investasi swasta mencapai USD91 juta dari akhir 2024 hingga pertengahan 2025. Sentimen publik pun positif di mana sebanyak 56% pekerja percaya bahwa AI akan meningkatkan produktivitas. Indonesia kini menempati peringkat keempat sebagai pasar AI potensial terbesar di Asia.
“Selain itu, sektor keuangan juga harus berinovasi. Aplikasi AI skala kecil dapat memperluas akses ke perbankan digital, keuangan mikro, dan perangkat pendukung keputusan bagi UKM,” pungkas Menko Airlangga.