Jakarta, TopBusiness—Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) kembali menunjukkan dampak positif terhadap pasar properti. Sepanjang 2025, total permintaan (enquiries) untuk proyek properti baru di Rumah123, marketplace properti terbesar di Indonesia, meningkat 16,8% dibandingkan tahun 2024.
“Lonjakan minat mulai terlihat signifikan sejak Juli 2025, dengan pertumbuhan permintaan mencapai 30% dibandingkan Juni 2025, mengindikasikan respons pasar yang kuat terhadap keberlanjutan kebijakan PPN-DTP,” kata Kepala Riset Rumah123.com, Marisa Jaya, hari ini, dalam keterangan yang diterima redaksi Topbusiness.id.
Perpanjangan PPN DTP 2026 merupakan bagian dari Paket Ekonomi 2025-2026 yang dirancang untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya beli, khususnya di sektor properti sebagai salah satu kontributor penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah secara resmi memerpanjang insentif ini melalui PMK Nomor 90 Tahun 2025, berlaku mulai 1 Januari 2026, mencakup hunian dengan harga jual hingga Rp5 miliar, termasuk pembebasan 100% PPN untuk rumah dengan harga sampai Rp2 miliar.
“Perpanjangan PPN DTP ke 2026 diperkirakan kembali mendorong minat beli, meskipun saat ini masih bersifat early signal karena baru memasuki awal tahun. Konsumen kini lebih rasional dan selektif, dengan memertimbangkan lokasi, harga, serta kesiapan unit sebelum mengambil keputusan,” ujar Marisa Jaya.
Data Rumah123 menunjukkan bahwa first-time home buyer tetap menjadi kelompok paling responsif terhadap insentif fiskal ini.
Sepanjang 2025, pengguna berusia 18-34 tahun mendominasi 45,5% dari total permintaan properti baru, dengan kecenderungan minat pada segmen rumah yang lebih terjangkau dan memiliki aksesibilitas yang baik.
Meski efektif sebagai stimulus jangka pendek, keberlanjutan pasar properti tetap dipengaruhi oleh keseimbangan supply-demand, tingkat suku bunga KPR, serta struktur pembiayaan yang tersedia.
“Dalam konteks ini, tren permintaan di marketplace menjadi indikator awal bagaimana kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi perilaku konsumen nyata, sekaligus menjadi referensi penting bagi pengembang, investor, dan pemangku kebijakan,” Marisa menganalisis.