Jakarta, TopBusiness – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan aset paling mahal bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan bisa runtuh hanya dalam satu kesalahan. Penegasan itu disampaikan Menkeu dalam acara pelantikan empat pejabat DJP wilayah Jakarta Utara di Aula KPP Madya Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).
Empat pejabat yang dilantik meliputi Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara, Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara, serta Pejabat Fungsional Penelaah Ahli Muda KPP Madya Jakarta Utara.
“Pelantikan ini bukan sekadar formalitas. Ini momentum untuk menegaskan bahwa saudara semua mengambil alih kepercayaan negara dan rakyat,” kata Purbaya.
Menurut Menkeu, kepercayaan publik terhadap institusi pajak dibangun melalui proses panjang, bahkan bisa sepanjang karier seorang aparatur negara. Namun, kepercayaan itu dapat rusak dengan sangat cepat jika terjadi penyimpangan.
“Membangun kepercayaan itu mahal dan lama, tapi merusaknya gampang sekali. Satu kejadian saja bisa mengambrukkan kerja baik ribuan pegawai pajak yang selama ini bekerja lurus dan benar,” tegasnya.
Karena itu, Purbaya menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi keras kepada pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangan. Sanksi tersebut bisa berupa mutasi ke wilayah terpencil hingga pemberhentian, sesuai tingkat pelanggaran. “Ini bukan soal emosi atau gaya-gayaan. Negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Menkeu juga menekankan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga pimpinan unit kerja. Atasan disebut bertanggung jawab penuh atas perilaku dan kinerja bawahannya.
“Bawahan tidak bekerja sendirian. Mereka diawasi atasannya. Jangan sampai atasan tidak tahu atau pura-pura tidak tahu,” kata Purbaya.
Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan akan terus melakukan langkah strategis, termasuk mutasi secara berkala. Dalam 21 bulan ke depan, mutasi akan dilakukan lebih besar dan lebih luas, bukan semata karena indikasi penyelewengan, tetapi juga karena pekerjaan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
“Ini peringatan untuk semua. Atasan bertanggung jawab atas tindakan di bawahnya,” ujarnya.
Purbaya menegaskan bahwa pejabat pajak berada di garis depan pelayanan negara. Di unit-unit pajak, wajib pajak dan dunia usaha berinteraksi langsung dengan negara, sehingga integritas aparatur menjadi penentu utama kepercayaan publik. “Kalau ada yang nawar-nawar, bawa backing, laporkan. Kita hadapi rame-rame. Backing kita langsung Presiden,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa amanah yang diemban pegawai pajak bukan sekadar soal pendapatan negara, melainkan menyangkut keberlangsungan NKRI. “Kalau fiskal berantakan, negara juga ikut berantakan. Peran saudara semua tidak main-main,” ujarnya.
Tantangan APBN 2026
Menkeu juga menyoroti tantangan besar APBN 2026 yang membutuhkan penerimaan negara kuat untuk menjaga keberlanjutan belanja negara. Hal itu hanya bisa dicapai jika kepercayaan publik terhadap otoritas pajak tetap terjaga. “APBN tahun ini amat menantang. Penerimaan negara harus kuat, dan itu hanya mungkin kalau kepercayaan publik ada,” katanya.
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera bekerja, melakukan koreksi dan konsolidasi internal, menetapkan strategi, serta memastikan organisasi bergerak cepat mengamankan target penerimaan negara. “Ini bukan pilihan, ini mandat,” ujar Purbaya.
Dalam penutup sambutannya, Menkeu mengingatkan bahwa integritas pegawai pajak diuji bukan saat diawasi, melainkan saat memegang kewenangan tanpa pengawasan langsung. Sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan audit internal disebut sebagai tiga lini pertahanan yang harus berjalan bersamaan. “Kalau satu lemah, yang lain ikut jebol,” katanya.
Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus memperkuat pengawasan, sembari memastikan kesejahteraan pegawai tetap diperhatikan. “Selamat kepada pejabat yang dilantik. Harapan masyarakat ada di pundak Anda. Dan saya pastikan, pengawasan juga berjalan,” tutup Menkeu.