Jakarta, TopBusiness – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendorong optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai solusi pembiayaan hunian bagi masyarakat sektor informal. Skema ini dinilai lebih menarik dan berkelanjutan dibandingkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang selama ini membatasi profitabilitas bank.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, KUR Perumahan yang diluncurkan pada Oktober 2025 memberikan ruang margin yang lebih sehat bagi BTN sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Di KUR Perumahan, bunganya disubsidi negara. Ke masyarakat tetap 6 persen, sementara BTN mendapatkan subsidi sekitar 5–5,5 persen. Ini jauh lebih baik dibanding FLPP yang bunganya hanya 5 persen dan tidak boleh naik,” ujar Nixon dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menurut Nixon, selama ini kinerja laba BTN tertekan karena kredit FLPP memiliki bunga sangat rendah dan bersifat jangka panjang hingga 20 tahun. Di sisi lain, BTN tetap menanggung biaya premi asuransi yang cenderung meningkat, sehingga membuat yield BTN menjadi yang terendah di industri perbankan.
KUR Perumahan sendiri secara khusus ditujukan bagi masyarakat sektor informal atau non-fixed income yang selama ini sulit mengakses pembiayaan perumahan. Nixon menilai skema ini dapat menjadi solusi baru, terutama di daerah-daerah, bagi masyarakat sektor informal swasta yang ingin memiliki rumah.
“Ini harusnya jadi solusi baru. Banyak masyarakat sektor informal selama ini kesulitan punya rumah, dan KUR Perumahan bisa menjawab kebutuhan itu,” katanya.
Selain mendorong KUR Perumahan, BTN juga terus memperbaiki struktur pendanaan. Nixon mengungkapkan, cost of fund BTN yang selama ini tergolong tinggi berhasil ditekan signifikan sepanjang 2025.
“Dari yang tadinya paling mahal, di akhir tahun cost of fund BTN bisa turun hingga di kisaran 3,2–3,3 persen, atau turun sekitar 1 persen. Mudah-mudahan di 2026 kita mulai dengan cost of fund yang lebih rendah,” ujarnya.
Meski demikian, BTN masih mencermati potensi tekanan likuiditas pada semester II-2026, khususnya terkait pengembalian dana pemerintah. Nixon berharap pemerintah dapat mempertimbangkan perpanjangan tenor penempatan dana agar tidak menimbulkan tekanan di pasar likuiditas.
Di sisi pasar perumahan, Nixon mencatat bahwa segmen rumah subsidi relatif tidak menghadapi kendala permintaan. Namun, pertumbuhan kredit perumahan non-subsidi justru mengalami kontraksi lebih dari 30 persen, terutama di wilayah perkotaan.
Untuk itu, BTN mengusulkan perluasan kebijakan subsidi perumahan. Salah satunya dengan menaikkan batas harga rumah subsidi yang saat ini dinilai terlalu rendah, yakni sekitar Rp200 juta.
“Kebutuhan terbesar justru masyarakat yang bekerja di kota. Rumah di bawah Rp200 juta sudah hampir tidak ada di sekitar perkotaan. Kalau batasnya bisa diperluas sampai Rp750 juta, daya serap subsidi akan jauh lebih besar,” ujar Nixon.
Ia menambahkan, segmen tersebut banyak berasal dari kalangan milenial yang saat ini belum tersentuh program subsidi perumahan dan kerap menyuarakan ketidakpuasan di media sosial karena tidak mendapatkan manfaat kebijakan tersebut.
Selain itu, BTN juga mengusulkan agar subsidi perumahan tidak hanya diberikan untuk pembelian rumah baru melalui pengembang. Skema subsidi dinilai perlu diperluas untuk renovasi rumah atau pembangunan mandiri.
“Banyak masyarakat yang tinggal bersama orang tua karena lahannya ada, tapi rumahnya tidak layak. Mereka perlu renovasi atau bangun sebagian. Ini jutaan kasus di Indonesia,” kata Nixon.
BTN saat ini tengah membahas usulan tersebut dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dengan harapan subsidi perumahan ke depan dapat memiliki lebih banyak jalur penyaluran dan menjangkau lebih luas kebutuhan masyarakat.