Jakarta, TopBusiness – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan penurunan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Penjelasan tersebut disampaikan Menkeu untuk merespons pertanyaan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI yang menyoroti tren penurunan PNBP, khususnya yang bersumber dari sektor sumber daya alam (SDA), termasuk migas.
Seperti diketahui, pemerintah menetapkan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 459,19 triliun dalam APBN 2026. Angka tersebut turun 10,59 persen dibanding target pada APBN 2025 yang mencapai Rp 513,63 triliun.
Meski secara total menurun, sebagian besar PNBP pada 2026 masih akan ditopang oleh pendapatan sumber daya alam (SDA) yang justru mengalami kenaikan. Pemerintah menargetkan sektor SDA menyumbang Rp 236,61 triliun, lebih tinggi dibanding target tahun sebelumnya yang sebesar Rp 217,96 triliun.
Menurut Menkeu, penurunan PNBP terutama dipengaruhi oleh karakteristik alamiah sektor migas dan SDA yang sangat bergantung pada faktor produksi dan eksplorasi. Tanpa penemuan ladang baru atau percepatan pengembangan lapangan yang sudah ada, lifting migas dan kontribusi PNBP cenderung terus menurun.
“PNBP migas hampir pasti turun apabila tidak ada eksplorasi baru. Ini sifat alamiah industri migas. Setelah produksi mencapai puncaknya, maka tren berikutnya adalah penurunan,” ujar Menkeu di hadapan anggota dewan.
Ia menegaskan bahwa upaya menaikkan PNBP secara artifisial tanpa basis produksi yang kuat tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah lebih memilih pendekatan realistis dan berhati-hati dalam menyusun proyeksi PNBP APBN 2026.
Dorong Investasi Baru SDA
Menkeu menyampaikan, solusi jangka menengah dan panjang untuk memperbaiki kinerja PNBP adalah dengan mendorong masuknya investasi baru, baik dari investor domestik maupun asing, khususnya di sektor migas dan pertambangan.
Pemerintah saat ini, kata dia, tengah memperbaiki iklim investasi agar proyek-proyek eksplorasi dan pengembangan ladang migas yang sudah lama tertunda dapat segera direalisasikan.
“Salah satu cara menaikkan PNBP adalah mengundang investor baru untuk eksplorasi atau mempercepat pengembangan ladang yang sudah ditemukan. Tanpa itu, lifting migas akan terus turun,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah ladang besar yang telah ditemukan sejak puluhan tahun lalu, namun hingga kini belum juga masuk tahap produksi secara optimal. Pemerintah, lanjut Menkeu, terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat realisasi proyek-proyek tersebut.
Pajak Tetap Jadi Andalan
Di tengah proyeksi penurunan PNBP, pemerintah akan memperkuat penerimaan perpajakan sebagai penopang utama APBN 2026. Menkeu menegaskan, penguatan tersebut dilakukan tanpa menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru dalam waktu dekat.
Fokus pemerintah adalah memperbaiki kualitas penerimaan melalui penutupan kebocoran, pengetatan restitusi pajak, serta deteksi praktik under-invoicing dan penghindaran pajak lintas negara.
“Yang kami lakukan adalah memperbaiki instrumen pengumpulan penerimaan, mengurangi kebocoran, dan memastikan kepatuhan. Dengan ekonomi yang membaik, penerimaan pajak akan meningkat secara alami,” ujarnya.
Menkeu menambahkan, pemanfaatan data lintas negara dan teknologi analitik saat ini mulai menunjukkan hasil, termasuk dalam mengidentifikasi manipulasi harga ekspor pada komoditas strategis.