Jakarta, TopBusiness – Pemerintah bersama Bank Indonesia atau BI terus berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral yang diperkuat dengan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Di tengah dinamika global, inflasi Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55% (yoy) atau sedikit diatas rentang sasaran 2,5±1% yang dipengaruhi oleh low base effect kebijakan diskon tarif listrik 50% pada Januari–Februari 2025. Namun inflasi pangan bergejolak atau volatile food tetap terkendali sebesar 1,14% (yoy) dan secara bulanan turun sebesar -1,96% (mtm).
Di tengah tantangan dari bencana, anomali iklim dan siklus permintaan musiman Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sebagian besar daerah di Wilayah Sumatera mencatatkan deflasi secara bulanan dari kelompok bahan makanan pada Januari 2026. Hal ini seiring peningkatan pasokan komoditas holtikultura seperti cabai dan bawang merah dari hasil panen di daerah sentra dan kelancaran distribusi pangan. Berlanjutnya pemulihan pascabencana, baik di lahan pertanian maupun infrastruktur distribusi pangan, mendukung upaya menjaga ketersediaan pasokan pada periode HBKN Imlek dan Lebaran 2026
Pemerintah dan BI terus memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Upaya ini dilakukan melalui sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral serta penguatan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) yang terwujud pada Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP-TPID Wilayah Sumatera pada 11 Februari 2026 di Palembang.
“Di tengah berbagai tantangan saat ini, penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali khususnya volatile food. Upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga perlu dilakukan melalui perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang disinergikan dengan BUMN Logistik, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR, dan menjaga daya beli melalui penyaluran bantuan pangan,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan dalam Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera di Palembang, Rabu (11/02), sebagaimana dikutip dari ekon.go.id.
Rakor TPIP-TPID Wilayah Sumatera menyepakati kebijakan di jangka pendek sebagai upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN yang mencakup:
(i) Stabilisasi harga dan intervensi pasar melalui operasi pasar, peluasan penyaluran SPHP, dan Gerakan diversifikasi pangan;
(ii) Penguatan distribusi dan konektivitas pasokan regional melalui kerja sama integrasi pasar induk/rakyat, misi dagang, dan sinergi KAD intra/interregional; serta (iii) Penguatan manajemen risiko melalui early warning system dan protocol manajemen inflasi.
Dalam strategi jangka menengah-panjang, perlu dilakukan antisipasi terhadap potensi risiko hidrometeorologi penguatan produksi dengan adaptasi iklim dan penguatan perlindungan usaha tani pascapanen untuk mengantisipasi potensi risiko hidrometeorologi demi memperkuat ketahanan pangan. Rakor juga menyetujui percepatan perbaikan dan penguatan jaringan irigasi serta dukungan sarpras dan penguatan kapasitas bagi petani/poktan/gapoktan terdampak sebagai kebijakan untuk mempercepat pemulihan bencana pada lahan pertanian terdampak.