Jakarta, TopBusiness – Ketergantungan daerah penghasil batu bara pada sektor tambang kini tidak bisa lagi dilihat sebagai sumber kekuatan ekonomi semata, namun juga sumber kerentanan. Kondisi ini semakin relevan setelah Pemerintah Indonesia menetapkan target produksi batu bara sekitar 600 juta ton pada tahun 2026, turun 24% dari produksi batubara 2025 sekitar 790 juta ton.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi batubara Indonesia pada 2025 mencapai 790 juta ton, turun 5,5 persen dibanding 2024, sementara kuota awal 2026 untuk sejumlah perusahaan dipangkas 40-70 persen dibanding realisasi 2025. Kebijakan ini muncul di tengah melemahnya permintaan dari negara tujuan utama ekspor terutama Tiongkok dan India sekaligus ketidakpastian geopolitik global yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang terlalu bergantung pada batu bara rentan terdampak ketika pasar berubah serta kebijakan diperketat.
Manajer Riset Kebijakan dan Transisi Berkeadilan, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan bagi daerah yang ekonominya sangat bertumpu pada batu bara, seperti Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan, perubahan pasar dan arah transisi energi global dapat menjadi risiko nyata bagi keberlanjutan ekonomi wilayah. Studi IESR berjudul Just Transition in Indonesia’s Coal Producing Regions, Case Studies Paser and Muara Enim menunjukkan bahwa ketergantungan tersebut juga tercermin dari besarnya kontribusi dana bagi hasil (DBH) yang berasal dari pajak dan royalti pertambangan batu bara terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yakni mencapai 20 persen di Muara Enim dan rata-rata 27 persen di Paser.
“Untuk itu, transformasi ekonomi daerah penghasil batu bara perlu diarahkan pada diversifikasi ekonomi lokal yang kompetitif dan saling terhubung. Artinya, daerah tidak cukup hanya mencari sektor pengganti, tetapi juga perlu membangun sinergi antarsektor agar tercipta nilai tambah ekonomi lokal yang lebih kuat,” jelas Martha dalam diskusi tematik bertajuk “Ketergantungan Batubara dan Tantangan Transformasi Ekonomi Daerah” di Pesta Media 2026 yang diselenggarakan oleh AJI Jakarta dan turut didukung oleh IESR.
Martha menambahkan, studi IESR juga menemukan adanya sejumlah sektor unggulan yang dapat dikembangkan di daerah penghasil batu bara. Di Kabupaten Paser, sektor yang berpotensi dikembangkan meliputi jasa keuangan, manufaktur, dan pendidikan. Sementara itu, di Kabupaten Muara Enim, sektor yang dapat diperkuat antara lain manufaktur serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Lebih rinci lagi, di Kabupaten Lahat, komoditas unggulan seperti kopi dapat dikembangkan menjadi berbagai produk turunan dari biji kopi dan kulitnya. Identifikasi sektor dan komoditas unggulan serta rantai pasoknya sangat penting untuk upaya transformasi ekonomi wilayah penghasil batu bara.
“Upaya transformasi ekonomi ini perlu ditopang oleh tiga faktor utama, yakni tata kelola dan pembiayaan yang mampu mendoorng program-program dengan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah, pemanfatan teknologi untuk pengolahan dan pengembangan bisnis serta penguatan sumber daya manusia,” kata Martha.
Sementara itu, Antropolog Universitas Indonesia (UI) Suraya Afif menyoroti solusi yang hanya berfokus pada pengurangan emisi karbon tanpa memperbaiki ketimpangan ekonomi dan sosial, menyebabkan transisi energi tidak akan menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Untuk itu, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan transisi energi“Transisi yang berkeadilan mensyaratkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok, mulai dari pekerja, komunitas lokal, hingga konsumen dan warga negara secara umum. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara luas,” tegas Suraya.
Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, menilai transformasi tidak cukup hanya dengan mengurangi atau mengendalikan produksi batu bara. Menurut dia, transformasi juga harus mendorong pertumbuhan energi terbarukan serta menciptakan ekonomi baru yang berkelanjutan. Upaya ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan sektor swasta.
“Diversifikasi ekonomi tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah pusat atau daerah. Perusahaan harus proaktif mengamankan masa depannya,” ujarnya.