Jakarta, TopBusiness – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memaparkan strategi penguatan Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui optimalisasi zakat dan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam sesi wawancara penjurian TOP CSR Awards 2026 yang digelar secara daring, Selasa (14/4/2026).
Paparan tersebut disampaikan dalam forum penjurian yang diselenggarakan Majalah Top Business, dengan narasumber Reno Ardianto selaku Senior Officer CSR BAZNAS RI. Materi yang dipresentasikan mengusung tema “Optimasi ESG melalui Zakat & CSR: Strategi BAZNAS Membangun Nilai Perusahaan Berkelanjutan”.
Dalam paparannya, Reno Ardianto menegaskan bahwa zakat memiliki peran strategis yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan. “Zakat tidak hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi dan lingkungan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendekatan ESG yang diterapkan BAZNAS dilakukan melalui integrasi zakat dengan program CSR yang terstruktur. Konsep tersebut diwujudkan dalam Green Zakat Framework yang menempatkan zakat sebagai bagian dari solusi ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. “Zakat memiliki dimensi ganda: spiritual dan sosial, yang mampu mengurangi kesenjangan, memerangi kemiskinan, serta mendorong pemberdayaan kelompok marginal,” kata Reno.
Sebagai lembaga pemerintah non-struktural, BAZNAS memiliki peran dalam pengelolaan zakat nasional, termasuk zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS mengedepankan tata kelola yang kuat melalui prinsip “3 Aman”, yakni aman secara syar’i, aman regulasi, dan aman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pengelolaan zakat harus memenuhi prinsip aman syar’i, aman regulasi, dan aman NKRI agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak bertentangan dengan kepentingan negara,” tegasnya.
Selain tata kelola, BAZNAS juga menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan manajemen risiko, sistem pelaporan yang terukur, serta capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi indikator penguatan governance dalam implementasi ESG.
Pada aspek sosial, BAZNAS mengembangkan model pemberdayaan yang dilakukan secara bertahap. Reno menjelaskan bahwa proses tersebut dimulai dari pemenuhan kebutuhan darurat, kebutuhan dasar, hingga kebutuhan lanjutan seperti pendidikan. “Pemberdayaan sosial menjadi tahap awal dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan memenuhi akses kebutuhan darurat, kebutuhan dasar, dan kebutuhan lanjutan,” ujarnya.
Tahap berikutnya adalah pemberdayaan ekonomi melalui penguatan sektor produktif. Program ini mencakup dukungan permodalan, pengembangan produksi, serta perluasan akses pasar bagi masyarakat mustahik.
“Dalam sektor produktif dibutuhkan penguatan modal, produksi, dan penguasaan jaringan pasar yang berorientasi pada kelestarian lingkungan,” kata Reno.
Sementara itu, pada aspek lingkungan, BAZNAS mendorong berbagai inisiatif berbasis Green Zakat Framework, seperti pengelolaan limbah, pemanfaatan energi terbarukan, hingga pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Pendekatan ini menegaskan bahwa zakat juga memiliki kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Selain program strategis tersebut, BAZNAS juga menjalankan berbagai program prioritas yang mendukung pembangunan nasional, mulai dari ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur sosial. Di sisi lain, peran kemanusiaan juga menjadi bagian penting, termasuk bantuan untuk Palestina serta respons bencana di Aceh dan Sumatera melalui program darurat dan pemulihan.
Melalui paparan dalam penjurian ini, BAZNAS menegaskan komitmennya dalam menjadikan zakat sebagai instrumen strategis yang terintegrasi dengan prinsip ESG untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.