Jakarta, BusinessNews Indonesia – Pemerintah akan berusaha menyusun APBN 2019 dengan tetap memberikan stimulus dan dukungan terhadap perekonomian dan perbaikan sosial.
Namun, stimulus tersebut tetap dijaga sehingga tidak menciptakan beban yang terlalu besar sehingga menimbulkan pengaruh terhadap persepsi maupun kredibilitas dari APBN.
Untuk mendukung stimulus tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mematok total belanja pemerintah 2019 naik hingga 8,3%.
Pemerintah juga menargetkan total penerimaan negara 2019 meningkat antara 7,6% hingga 13%.
“Dari sisi belanja negara, untuk belanja pemerintah pusat akan naik sekitar 7,3% dan untuk belanja ke daerah termasuk untuk transfer dana desa akan didesain ada kenaikan sekitar 8,3%,” ujar di Jakarta, Senin (9/4/2018).
“Itu semuanya masih di dalam hitungan pagu indikatif. Kita akan membelanjakan lebih dari Rp 823 triliun kalau tidak salah untuk Kementerian dan Lembaga tadi. Di mana program-program yang disebut oleh bapak Presiden, pendidikan, kesehatan, vokasi kemudian untuk sosial akan kita fokuskan,” imbuhnya.
Pemerintah juga telah memasang target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Pertumbuhan ekonomi diproyeksi dalam kisaran 5,4%-5,8%.
“APBN pada defisit yang sekarang akan dilakukan kurang dari 2% dari PDB. Untuk PDB tahun depan karena nilainya akan meningkat cukup besar, yaitu di atas Rp 16.000 triliun maka kita harus hati-hati menetapkan target untuk pajak, yaitu tax ratio-nya maupun defisitnya,” kata Sri Mulyani.
Sementara untuk ICP pada 2019, Sri Mulyani memproyeksikan harga minyak mentah Indonesia paling tinggi diasumsikan di US$58/barel.
“Jadi kita akan melihat perkembangan dari ICP, tapi kemungkinan akan di atas US$50 per barel, yaitu antara US$58 per barel hingga sampai US$65 per barel,” kata dia.