Jakarta, TopBusiness — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bersama Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI untuk memaparkan evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian UMKM periode semester I tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).
Ia menuturkan, selama semester I tahun anggaran 2026, Kementerian UMKM telah merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp168,6 miliar dari total pagu Rp397,1 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan berbagai program strategis pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian UMKM.
“Realisasi anggaran sampai hari ini sudah 42,46 persen yaitu sebesar Rp168 miliar. Kalau dilihat dari konteks monitoring dan evaluasi, Kementerian UMKM melakukan pengawasan alokasi anggaran untuk UMKM,” kata Maman melalui website umkm.go.id/ .
Ia menjelaskan, Kementerian UMKM terus memperluas akses pembiayaan usaha melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp105,8 triliun kepada 1,69 juta pengusaha UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 511.208 pengusaha UMKM telah naik kelas atau graduasi, sementara 1,15 juta lainnya merupakan debitur baru.
Penguatan legalitas dan standardisasi usaha juga terus dilakukan melalui fasilitasi penerbitan 15,65 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), 3,73 juta sertifikasi halal, serta dukungan SNI Bina UMK bagi ribuan pengusaha UMKM dan produk usaha sepanjang semester pertama 2026.
Selain itu, Kementerian UMKM turut memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui pembinaan terhadap 1,081 juta wirausaha, pengawasan 753 inkubator bisnis yang membawahi 8.661 usaha rintisan, serta kemitraan bagi 804 UMKM dengan potensi transaksi mencapai Rp2,21 triliun.
Pemerintah juga melibatkan 57.600 pengusaha UMKM sebagai pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG), memperluas akses pasar internasional, dan memperkuat rantai pasok usaha menengah dan besar melalui program Holding UMKM.
Ia menambahkan, pada 2025 Kementerian UMKM berhasil menyerap anggaran sebesar Rp425,8 miliar atau mencapai 97,39 persen dari pagu akhir Rp437,2 miliar. Capaian tersebut menempatkan Kementerian UMKM pada peringkat ke-16 dari 45 kementerian dengan penyerapan anggaran terbesar.
Ia mengatakan, realisasi anggaran tersebut sejalan dengan tercapainya sejumlah indikator kinerja strategis kementerian. Pada 2025, jumlah usaha kecil dan menengah meningkat menjadi 3,28 persen dari target 3,1 persen, sementara Rasio Kewirausahaan Nasional mencapai 3,29 persen dari target 3,1 persen.
Dalam kesempatan itu, Maman juga mengungkapkan rencana soft launching SAPA UMKM sebagai platform integrasi data dan layanan dari berbagai offtaker yang ditujukan untuk mendukung program kesejahteraan rakyat (PRO-KESRA). “Sudah diuji coba di Bandung, Makassar, dan Bali. Hasilnya positif walau masih ada evaluasi untuk terus kita sempurnakan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada UMKM,” katanya.
Maman menjelaskan, SAPA UMKM akan mengintegrasikan layanan pengembangan kapasitas usaha, pembiayaan, dan pelindungan UMKM di berbagai daerah melalui digitalisasi sistem informasi data tunggal yang terus diperbarui secara real time. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pengusaha UMKM dalam perekonomian nasional.