Jakarta, TopBusiness – Pertemuan Senior Officials Meeting on Energy (SOME) ke-44 yang berlangsung menjelang ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) menunjukkan kemajuan penting dalam upaya memperkuat konektivitas energi regional dan mempercepat transisi energi di Asia Tenggara. Meski demikian, kawasan dinilai perlu segera beralih dari tahap perencanaan menuju implementasi konkret agar target integrasi energi dan dekarbonisasi dapat tercapai.
Direktur Komunikasi dan Penjangkauan Institute for Essential Services Reform (IESR), Marlistya Citraningrum, menilai hasil SOME ke-44 memberikan sinyal positif terhadap komitmen negara-negara ASEAN dalam membangun sistem energi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan berbagai inisiatif regional akan sangat bergantung pada dukungan pemerintah nasional dalam menerjemahkan komitmen tersebut menjadi kebijakan dan proyek nyata.
“Kerja sama regional yang dibahas dalam SOME ke-44 perlu diikuti langkah konkret di tingkat nasional. Pemerintah negara-negara ASEAN harus memperkuat dukungan terhadap implementasi ASEAN Power Grid (APG) melalui penyelarasan kebijakan, percepatan proses perizinan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung interkoneksi listrik lintas batas,” ujar Marlistya di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, tanpa dukungan politik yang kuat dan koordinasi lintas kementerian, berbagai diskusi teknis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun berisiko tidak menghasilkan dampak nyata bagi transformasi sektor energi kawasan.
“Peran pemerintah sangat penting untuk menurunkan risiko investasi, mempercepat realisasi proyek, serta memastikan komitmen regional tercermin dalam strategi dan perencanaan energi nasional,” tambahnya.
Marlistya juga menyoroti bahwa pembangunan jaringan interkoneksi regional harus diiringi dengan upaya serius mengurangi ketergantungan ASEAN terhadap bahan bakar fosil. Ia mengingatkan bahwa interkoneksi listrik hanya akan memberikan manfaat optimal apabila energi yang diperdagangkan berasal dari sumber yang bersih dan rendah emisi.
“Interkoneksi jaringan hanya akan sebersih energi yang mengalir di dalamnya. Ketergantungan kawasan terhadap batu bara dan gas tanpa strategi pengurangan emisi yang jelas menghadirkan risiko finansial dan ekologis yang besar, terutama setelah gejolak pasar energi global dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.
Untuk itu, IESR mendorong negara-negara ASEAN menetapkan strategi yang lebih tegas dalam menurunkan penggunaan bahan bakar fosil, melakukan reformasi subsidi energi fosil yang tidak efisien, serta membangun mekanisme harga karbon yang dapat mengarahkan investasi menuju energi bersih.
Lebih lanjut, Marlistya menegaskan bahwa ASEAN membutuhkan platform kolaborasi yang mampu menjembatani kesenjangan antara ambisi kebijakan dan implementasi di lapangan. Dalam konteks tersebut, IESR mendorong penguatan agenda Southeast Asia Energy Transformation Initiative (SEA-ETI) sebagai salah satu kendaraan strategis untuk mempercepat transisi energi regional.
“SEA-ETI menawarkan ruang kolaborasi yang dapat mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat integrasi jaringan listrik, sekaligus memposisikan ASEAN sebagai pusat manufaktur dan perdagangan energi bersih di masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa inisiatif tersebut juga berpotensi memperluas akses terhadap pembiayaan hijau, mendukung pengembangan tenaga kerja yang siap menghadapi transformasi energi, serta memperkuat koordinasi kebijakan antarnegara di kawasan.
Selain dukungan pemerintah, Marlistya menekankan pentingnya membangun ekosistem transisi energi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar lembaga pemerintah. Menurutnya, transisi energi yang efektif dan inklusif tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan pemerintah semata.
“Organisasi masyarakat sipil, lembaga riset, sektor keuangan, dan pelaku usaha memiliki peran penting dalam menghadirkan inovasi, keahlian teknis, serta kapasitas pendanaan yang dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi. Keterlibatan mereka akan meningkatkan kualitas kebijakan dan memperkuat implementasi di lapangan,” jelasnya.
Pendekatan yang lebih inklusif, lanjut Marlistya, juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus memastikan bahwa solusi yang dikembangkan lebih aplikatif, adaptif terhadap kebutuhan lokal, dan memiliki peluang pendanaan yang lebih besar.
IESR memandang bahwa hasil SOME ke-44 menunjukkan ASEAN berada di jalur yang tepat dalam memperkuat fondasi kelembagaan dan mendorong konektivitas energi regional. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai rencana tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek yang beroperasi, pasar energi yang berfungsi secara efektif, dan perdagangan energi bersih lintas batas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mewujudkan visi interkoneksi ASEAN membutuhkan koordinasi yang lebih kuat, kemauan politik yang konsisten, dan aksi kolektif dari seluruh negara anggota. Periode saat ini menjadi momentum penentu bagi masa depan transisi energi bersih di Asia Tenggara,” tutup Marlistya.