Jakarta, TopBusiness – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong penguatan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional sekaligus menarik lebih banyak wisatawan mancanegara di tengah persaingan destinasi global yang semakin ketat.
Menurut Kemenpar, kemudahan akses masuk ke Indonesia menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan wisatawan internasional. Karena itu, kebijakan BVK dinilai dapat menjadi pendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berdampak langsung pada perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja.
“Kebijakan bebas visa bukan sekadar fasilitas perjalanan, tetapi instrumen untuk meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka peluang kerja baru,” demikian disampaikan Kemenpar dalam keterangan resminya, Rabu (24/6/2026).
Kementerian menilai Indonesia perlu terus beradaptasi dengan tren global yang mengutamakan kemudahan mobilitas wisatawan. Terlebih, sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara telah lebih agresif memberikan fasilitas bebas visa guna menarik kunjungan wisatawan internasional.
Data yang dimiliki Kemenpar menunjukkan kebijakan BVK pernah memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata Indonesia. Pada 2016, pemerintah menerapkan fasilitas bebas visa bagi 169 negara.
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh World Travel and Tourism Council bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut mampu meningkatkan permintaan wisatawan mancanegara hingga 24 persen serta mendukung terciptanya sekitar 400 ribu lapangan kerja.
Bahkan setelah disesuaikan dengan realisasi kunjungan wisatawan tahun 2018, dampak kebijakan tersebut diperkirakan meningkat hingga 32,4 persen.
Selain itu, hasil kajian Asia-Pacific Economic Cooperation menunjukkan bahwa penghapusan persyaratan visa dapat mendorong kenaikan kunjungan wisatawan internasional antara 7,2 persen hingga 27 persen. Sebaliknya, penambahan hambatan masuk berpotensi menurunkan jumlah wisatawan hingga 29,3 persen.
Kemenpar menilai fakta tersebut menjadi sinyal penting bahwa kemudahan akses perjalanan kini menjadi salah satu faktor utama dalam persaingan industri pariwisata dunia.
Saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek kemudahan visa dibandingkan sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam yang telah lebih dahulu memperluas fasilitas bebas visa bagi wisatawan mancanegara.
Meski demikian, Kemenpar menegaskan bahwa perluasan kebijakan BVK tetap harus mempertimbangkan aspek keamanan nasional, prinsip kehati-hatian, asas timbal balik (resiprositas), serta kepentingan strategis negara.
Karena itu, pemerintah mendorong adanya koordinasi dan sinergi lintas kementerian serta lembaga agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan keseimbangan antara kemudahan akses wisatawan dan perlindungan kepentingan nasional.
Kemenpar menekankan bahwa sektor pariwisata sangat bergantung pada aksesibilitas. Semakin mudah wisatawan berkunjung ke Indonesia, semakin besar pula peluang pergerakan ekonomi yang tercipta di destinasi wisata, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner hingga usaha mikro dan ekonomi kreatif.
Dengan potensi tersebut, kebijakan bebas visa dipandang bukan hanya sebagai instrumen keimigrasian, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di kawasan dan dunia.