Jakarta, TopBusiness—Program Restart IK (Industri Kecil) terdampak bencana bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bakal digelar via dua pendekatan utama. “Pertama, pendekatan berbasis unit usaha yang menyasar langsung pelaku industri kecil yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) binaan Dinas Perindustrian,” kata Menteri Perindustrian RI (Menperin), Agus Ginanjar Kartasasmita, dalam keterangan resmi (2/7/2026).
Pendekatan kedua adalah pendekatan berbasis Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berfungsi sebagai rumah produksi bersama bagi pelaku usaha di wilayah terdampak.
“Pendekatan tersebut dirancang agar industri kecil yang usahanya tidak lagi dapat beroperasi memperoleh alternatif solusi untuk kembali berproduksi. Di sisi lain, industri kecil yang masih berjalan akan diperkuat melalui dukungan akses pasar sehingga mampu menggerakkan kembali roda ekonomi daerah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat,” ungkap menteri tersebut.
Program pemulihan tersebut juga mengacu pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Itu menjadi pedoman pelaksanaan program pemulihan hingga tahun 2028.
Saat ini, Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) tengah mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mendukung pelaksanaan berbagai program pemulihan tersebut.
“Kami berharap dukungan anggaran dapat segera terealisasi sehingga seluruh program pemulihan dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan demikian, pelaku industri kecil dapat segera bangkit, kembali berproduksi, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah mau pun nasional,” ujar Menperin.
Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian RI (IKMA Kemenperin) Reni Yanita menyampaikan, implementasi tahap awal program Restart IK akan disesuaikan dengan pendekatan yang diterapkan di masing-masing daerah.
Untuk pendekatan berbasis unit usaha, pelaku industri kecil akan memperoleh bantuan mesin atau peralatan produksi sederhana, fasilitasi pemenuhan kebutuhan bahan baku, perluasan akses pasar, akses pembiayaan, sertifikasi halal, desain kemasan, serta berbagai bentuk pendampingan lainnya sesuai kebutuhan.
“Kami juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri kecil yang memperoleh fasilitasi. Selain itu, Kementerian Perindustrian terus menjajaki berbagai potensi kerja sama dengan dunia usaha melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sehingga cakupan pemulihan dapat semakin luas,” ujar Reni.
Adapun melalui pendekatan berbasis Sentra IKM, pemerintah akan memberikan bantuan mesin dan peralatan produksi sederhana, layanan produksi bersama bagi pelaku usaha yang tidak dapat lagi beroperasi secara mandiri, serta dukungan pemenuhan kebutuhan bahan baku dan akses pasar. Menurut Reni, keberhasilan pendekatan tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam revitalisasi sentra IKM beserta operasionalnya.
Dirjen IKMA juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi, yang telah melakukan pendataan, mengidentifikasi kebutuhan pelaku industri kecil, serta menyampaikan usulan program pemulihan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
“Kolaborasi yang telah terbangun menjadi modal penting dalam mempercepat kebangkitan industri kecil di wilayah terdampak. Kami optimistis, melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri kecil di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat segera bangkit, meningkatkan produktivitas, serta kembali menjadi penggerak ekonomi daerah,” tutup Reni.