Jakarta, TopBusiness – Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi utama dalam pengelolaan keuangan negara. Komitmen tersebut kembali dibuktikan BP BUMN dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menandai keberhasilan BP BUMN mempertahankan opini WTP selama 19 tahun berturut-turut sejak 2007, sekaligus menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan anggaran dengan tingkat realisasi di atas 96% dalam lima tahun terakhir.
Pada Rabu (15/7), Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI untuk menyampaikan Laporan Keuangan BP BUMN Tahun Anggaran 2025. Penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran sekaligus wujud komitmen BP BUMN dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“WTP ini bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana kita terus menjaga tata kelola yang baik, bekerja secara transparan, dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sebaik mungkin,” ujar Dony, mengutip unggahan pada akun resmi instagram BP BUMN.
Dalam rapat tersebut, BP BUMN juga menyampaikan bahwa opini WTP yang berhasil dipertahankan selama 19 tahun berturut-turut merupakan hasil dari komitmen seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta memperkuat sistem pengendalian internal. Capaian ini menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Ke depan, BP BUMN akan terus memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap pelaksanaan program. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan berbagai program strategis pemerintah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional.