Jakarta, TopBusiness-–Bagi PT Jasa Marga, Tbk., praktik GRC (governance, risk, and compliance) menjadi faktor sangat penting. Dalam hal tersebut, Jasa Marga meyakini bahwa keberlanjutan usaha akan ditopang oleh GRC, juga oleh teknologi.
“Bagi kami, GRC bukanlah sekadar kewajiban. Tetapi menjadi pondasi bisnis,” kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Jasa Marga, Pramitha Wulanjani, dalam tanya-jawab dengan Dewan Juri Top GRC Awards 2026 yang digelar Majalah TopBusiness (3/8/2026).
Pramitha menyatakan bahwa bagi perusahaan persero tersebut, GRC menjadi pendukung untuk strategi bisnis.
“Bisnis jalan tol kini semakin kompleks serta penuh ketidakpastian. Maka, GRC menjadi hal penting buat kami,” ucap Pramitha.
Ia pun mengatakan, “Untuk Jasa Marga, impelementasi GRC adalah yang penuh dengan perbaikan berkelanjutan.”
Pada momen yang sama, Corporate Secretary Jasa Marga, Trias Andriyanto, menjelaskan banyak hal tentang praktik GRC di Jasa Marga. Ia, antara lain, memaparkan bahwa dalam konteks menciptakan bisnis yang berkelanjutan, Jasa Marga telah merumuskan strategi yang mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, yang menerapkan prinsip-prinsip ESG dan GRC dalam pelaksanaannya.
Dalam mendukung implementasi Pilar Keberlanjutan, Jasa Marga memiliki Road Map ESG 2025 – 2029 Jasa Marga.
Sesuai dengan ESG Roadmap Jasa Marga 2025-2029, prinsip ESG di Jasa Marga Group diarahkan untuk memerkuat ketahanan usaha dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemangku kepentingan.
Prinsip ESG tersebut dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 195/KPTS/2024 tentang Kebijakan
Keberlanjutan. “Keputusan ini sebagai landasan kontribusi Jasa Marga kepada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB),” kata Trias.
Kemudian, ia pun memberikan contoh nyata manfaat GRC terhadap efisiensi bisnis. Dalam hal itu, pada tahun 2025, penerapan GCG (good corporate governance) dalam pengadaan barang dan jasa, telah melahirkan efisiensi pengadaan senilai Rp43,2 miliar atau sebesar 12,4% dari keseluruhan nilai pengadaan senilai Rp347,8 miliar.
Trias menjelaskan bahwa pengadaan tersebut menggunakan sistem e-procurement. Maka, pengadaan tersebut digelar melalui platform digital yang terdokumentasi dan terekam otomatis.
SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) ISO 37001:2016 pun diterapkan di pengadaan tersebut. “Hal ini untuk mencegah praktik suap di seluruh rantai pemasok barang dan jasa,” kata Trias lagi.