Jakarta, TopBusiness – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mulai 1 September 2026 menuai kekhawatiran dari petani sawit swadaya. Skema dan tata kelola kebijakan yang dinilai belum jelas dikhawatirkan justru memperlemah posisi petani dalam rantai pasok sawit.
Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan, sentralisasi ekspor sawit perlu disertai jaminan harga dan tata kelola yang adil agar perubahan mekanisme perdagangan tidak semakin menekan petani swadaya.
“Petani swadaya sudah lama berada di ujung rantai pasok yang paling lemah posisi tawarnya. Kalau ekspor sawit dipusatkan tanpa ada jaminan standar harga dan tata kelola yang adil, yang paling dulu terdampak adalah petani,” kata Darto dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (13/8/2026).
Darto menegaskan, POPSI tidak menolak upaya pemerintah menata ekspor komoditas strategis. Namun, kebijakan tersebut harus dirancang agar tidak menciptakan lapisan baru dalam rantai perdagangan yang justru mengambil keuntungan dari harga di tingkat petani.
“Kami tidak menolak niat pemerintah menata ekspor, tapi jangan sampai instrumen ini justru menjadi lapisan baru yang mengambil untung dari harga di tingkat petani,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut muncul setelah CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan DSI masih berada dalam tahap evaluasi dan transisi. Fungsi DSI sejauh ini disebut baru sebatas pencatatan dan pemantauan transaksi ekspor.
Sementara itu, peran DSI sebagai agen penjual tunggal atau eksportir tunggal baru akan dijalankan pada tahap berikutnya, dengan waktu implementasi yang disebut belum ditentukan secara pasti.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih adanya kesenjangan antara target penerapan kebijakan ekspor satu pintu dengan kesiapan implementasinya.
Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien mengatakan pemerintah dan Danantara perlu terlebih dahulu menyamakan pemahaman mengenai skema, peran, serta tenggat implementasi DSI sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh.
“Kalau pemerintah dan Danantara sendiri belum satu suara soal skema dan kapan DSI benar-benar menjadi eksportir tunggal, bagaimana publik bisa yakin ada standar tata kelola yang jelas di baliknya?” ujar Andi.
Menurut dia, ketidakjelasan skema dan tata kelola berpotensi membuka ruang bagi praktik rente. Karena itu, kebijakan ekspor satu pintu perlu dilengkapi standar yang terukur serta mekanisme pengawasan yang kuat.
“Tanpa standar yang terukur, DSI berisiko menjadi instrumen baru bagi praktik bisnis rente dan menjadi pengarah untuk ekspansi lahan,” katanya.
Petani Swadaya Perlu Dilindungi
Andi mengatakan posisi petani swadaya harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan skema ekspor satu pintu, khususnya untuk komoditas sawit.
Sawit merupakan salah satu komoditas strategis ekspor Indonesia dengan rantai pasok yang melibatkan banyak pelaku, mulai dari petani swadaya hingga perusahaan besar.
Satya Bumi mencatat sekitar 40% kebun sawit Indonesia merupakan kebun swadaya. Berdasarkan data Perkebunan Indonesia, terdapat sekitar 2,5 juta pekebun yang mengelola sekitar 6,5 juta hektare lahan sawit.
Besarnya peran petani swadaya tersebut membuat perubahan mekanisme perdagangan berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap distribusi manfaat di sepanjang rantai pasok.
Menurut Andi, sentralisasi ekspor harus memastikan petani tidak menjadi pihak yang paling dirugikan ketika mekanisme perdagangan berubah.
“Posisi petani swadaya perlu menjadi perhatian dalam penyusunan skema ekspor satu pintu karena perubahan mekanisme perdagangan dapat memengaruhi distribusi manfaat di sepanjang rantai pasok,” ujarnya.
Karena itu, POPSI meminta pemerintah memastikan kebijakan ekspor satu pintu tidak menambah tekanan terhadap petani. Jaminan harga dan posisi tawar yang adil dinilai perlu menjadi bagian dari desain kebijakan.
Satya Bumi dan POPSI juga menyoroti pengalaman sejumlah negara yang menerapkan sentralisasi perdagangan komoditas sebagai bahan pembelajaran bagi Indonesia.
Ghana, misalnya, menerapkan monopoli negara melalui COCOBOD dalam rantai perdagangan kakao. Sementara Pantai Gading menggunakan mekanisme forward-selling administratif melalui CCC.
Menurut kedua organisasi tersebut, pengalaman negara-negara itu menunjukkan adanya risiko kebocoran ketika perdagangan komoditas dikendalikan melalui mekanisme administratif dan harga patokan tunggal.
Sebaliknya, Malaysia dinilai menerapkan pendekatan berbeda melalui bea ekspor progresif yang mengikuti harga pasar aktual, dengan tetap memberikan ruang bagi eksportir swasta.
Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merancang mekanisme ekspor satu pintu yang tetap menjaga transparansi, persaingan usaha, dan distribusi manfaat kepada pelaku di sepanjang rantai pasok.
Risiko pada Komoditas Nikel
Selain sawit, Satya Bumi juga menyoroti rencana sentralisasi ekspor untuk komoditas ferro alloy atau nikel. Komoditas tersebut dinilai memiliki persoalan tata kelola yang tidak kalah penting karena berkaitan langsung dengan eksploitasi sumber daya alam.
Andi mengatakan sentralisasi ekspor nikel perlu diikuti instrumen tata kelola yang kuat. Permintaan pasokan bijih dari smelter yang terus meningkat, menurut dia, perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai agar peningkatan aktivitas produksi tidak meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam.
Dengan demikian, kebijakan ekspor satu pintu tidak semata-mata dilihat dari sisi peningkatan penerimaan atau efisiensi perdagangan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
Satya Bumi dan POPSI pun mendesak pemerintah dan Danantara membuka skema ekspor satu pintu secara lebih jelas sebelum implementasi penuh dilakukan.
Keduanya juga mendorong pemerintah menetapkan standar tata kelola yang mengikat bagi DSI, termasuk mekanisme akuntabilitas publik dan pengawasan independen.
Menurut Andi, kejelasan tata kelola menjadi prasyarat penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru setelah diterapkan.
“Jika Pemerintah ingin membangun ekspor satu pintu untuk peningkatan ekonomi, maka Pemerintah dan Danantara harus terlebih dahulu satu suara soal skema dan standar tata kelolanya sehingga tidak dinilai ‘makelar lahan’, sebelum memaksakan tenggat waktu implementasi,” tegas Andi.
Dia menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan tata kelola sebelum mengejar target waktu implementasi. Sebab, kebijakan yang terlalu cepat diterapkan tanpa instrumen pengawasan yang memadai berisiko menciptakan konsentrasi kekuasaan perdagangan sekaligus menekan petani dan meningkatkan tekanan terhadap lingkungan.
“Ambisi politik tidak bisa berjalan lebih cepat daripada kesiapan tata kelola, sehingga melahirkan monopoli baru yang mengorbankan petani swadaya dan lingkungan,” pungkasnya.