Jakarta, TopBusiness – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) mulai menunjukkan hasil signifikan. Perbaikan tata kelola dan manajemen BUMN disebut telah mendorong lonjakan keuntungan sejumlah perusahaan negara sekaligus meningkatkan kontribusi dividen kepada negara.
Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menyoroti kinerja PT Timah Tbk yang mencatatkan keuntungan Rp 2,7 triliun pada enam bulan pertama 2026.
“Dalam enam bulan pertama tahun 2026 ini, PT Timah telah mencapai keuntungan Rp 2,7 triliun, 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Prabowo.
Menurut dia, lonjakan keuntungan tersebut mencapai sekitar 900% secara tahunan. Sebagai perusahaan terbuka, perbaikan kinerja PT Timah juga tercermin dari peningkatan valuasi perusahaan. “PT Timah valuasinya sekarang naik 280 persen di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 lalu,” ujarnya.
Prabowo mengatakan peningkatan kinerja BUMN tersebut merupakan bagian dari pembenahan besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Sejumlah BUMN lain juga mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang signifikan sepanjang semester I 2026.
PT Semen Indonesia mencatat kenaikan laba bersih 408,9%, PT Pupuk Indonesia naik 252,8%, PT Pertamina meningkat 86%, PT Pegadaian naik 84,4%, Pelindo tumbuh 60,4%, sedangkan PTPN meningkat 54,4%.
Prabowo juga menyoroti perbaikan kinerja PT Garuda Indonesia. Menurut dia, maskapai tersebut sebelumnya menghadapi kondisi berat, termasuk banyak pesawat yang tidak beroperasi.
Pemerintah kemudian melakukan reaktivasi pesawat-pesawat yang sebelumnya grounded. Hingga Juni 2026, jumlah pesawat Garuda yang berhasil direaktivasi bertambah 20 unit sehingga total mencapai 104 pesawat.
“Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung,” kata Prabowo.
Laba BUMN Naik Jadi Rp 326 Triliun
Prabowo mengatakan pembenahan BUMN juga dilakukan dengan memperbaiki kualitas laporan keuangan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi manipulasi atau permainan angka dalam laporan kinerja perusahaan negara.
“Saya tidak mau toleransi permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, yang tepat. Walaupun kadang-kadang pahit,” tegasnya.
Menurut Prabowo, pemerintah telah melakukan koreksi terhadap laporan sejumlah BUMN. Setelah koreksi tersebut, keuntungan BUMN pada 2024 tercatat Rp186 triliun dengan dividen yang disetorkan kepada negara sebesar Rp85,5 triliun.
Setelah dilakukan pembenahan, keuntungan BUMN pada 2025 meningkat menjadi Rp326 triliun, atau naik 75,3% dibandingkan 2024. Sementara dividen BUMN yang disetorkan pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun, meningkat 67% dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, Prabowo menilai ukuran kontribusi BUMN kepada negara lebih tepat dilihat dari dividen bersih setelah memperhitungkan penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan melalui APBN.
Pada 2024, dividen BUMN setelah dikurangi PMN tercatat Rp53 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp138 triliun pada 2025, atau naik sekitar 160%.
Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa memperhitungkan PMN. Dengan demikian, kontribusi bersih BUMN kepada negara dibandingkan 2024 diproyeksikan meningkat hampir empat kali lipat.
“Ini membuktikan dengan manajemen akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan cepat,” ujar Prabowo.
Percepat Program Hilirisasi
Prabowo menegaskan peningkatan keuntungan BUMN tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah akan menggunakan kemampuan keuangan BUMN untuk mempercepat program hilirisasi.
Melalui Danantara, pemerintah telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026.
Proyek tersebut antara lain pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, serta pengolahan alumina menjadi aluminium.
Menurut Prabowo, proyek-proyek tersebut akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru. Pemerintah juga mulai mengembangkan proyek waste to energy sebagai bagian dari agenda hilirisasi.
Selain hilirisasi, keuntungan BUMN juga akan digunakan untuk memperkuat sektor hulu atau upstreaming. Pemerintah bahkan berencana mengakuisisi perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk memperoleh teknologi, kekayaan intelektual, manajemen, pasar, dan pengalaman.
“Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik dunia, untuk kita bisa dapat teknologinya, IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka sehingga nanti ekonomi kita akan kuat,” katanya.
DSI Jadi Pintu Tunggal Processing Ekspor
Dalam pidato tersebut, Prabowo juga menyoroti pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan terhadap ekspor komoditas strategis Indonesia.
Prabowo mengatakan DSI dibentuk sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas Indonesia, bukan sebagai perusahaan yang memonopoli perdagangan dan ekspor komoditas.
Ia mencontohkan komoditas minyak sawit mentah atau CPO. Menurut Prabowo, harga CPO yang dijual di pelabuhan Indonesia sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa CPO Rotterdam mencapai sekitar Rp27.000 per kilogram.
“Artinya, sesungguhnya kita hilang hampir 50 persen nilai komoditas kita,” ujarnya.
Prabowo mengatakan DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 dengan memonitor tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, serta besi dan baja.
Dalam waktu dua bulan 13 hari, DSI disebut telah mengelola devisa ekspor senilai US$14 miliar dari tiga komoditas tersebut. Selain itu, lebih dari 6.500 transaksi ekspor telah dimonitor.
DSI juga menemukan potensi tambahan penerimaan sekitar US$5 miliar yang berasal dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
“Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara,” kata Prabowo.
Ke depan, pengawasan DSI akan diperluas hingga mencakup 50 pelabuhan di 25 provinsi. Pemerintah juga akan memperluas cakupan komoditas yang diawasi, tidak hanya tiga komoditas strategis tersebut.
Prabowo menegaskan kebijakan tersebut bertujuan memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegasnya.
Menurut Prabowo, Indonesia tidak seharusnya hanya menjadi pemilik sumber daya alam sementara harga komoditas ditentukan pihak lain. “Barang kita, milik kita, orang lain yang tentukan harganya,” ujarnya.
Prabowo mengatakan langkah pembenahan tersebut mendapat penilaian positif dari sejumlah lembaga pemeringkat dan lembaga keuangan. Pemerintah, kata dia, tetap terbuka terhadap masukan, tetapi akan terus menjalankan kebijakan yang diyakini berada di jalur yang benar.
“Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain tapi kita terbuka untuk masukan,” kata Prabowo.