Jakarta, TopBusiness – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan sarana dan prasarana tanggap darurat untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Dukungan tersebut diberikan melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Utara bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Upaya ini sejalan dengan strategi Menteri PU Dody Hanggodo yang menekankan pentingnya penguatan ketahanan sumber daya air dalam menghadapi ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino.
“Kementerian PU terus berupaya menjaga ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat termasuk menjamin pasokan air irigasi agar produktivitas lahan tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan musim kemarau,” kata Menteri Dody.
Dukungan sarana dan prasarana tersebut diserahkan melalui mekanisme pinjam pakai sebagai bagian dari langkah tanggap darurat dan koordinasi antara Kementerian PU dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemanfaatan sarana ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih akibat kekeringan.
Kepala BPBPK Sulawesi Utara Reza Rizka Pratama mengatakan, adapun sarana dan prasarana tanggap darurat yang dipinjamkan meliputi 2 unit mobil tangki air berkapasitas 4.000 liter, 2 unit tenda, 4 unit hidran umum (HU) berkapasitas 2.000 liter, 4 unit pondasi hidran umum (HU) kapasitas 2.000 liter, 2 unit WC knockdown 2 seat, serta 4 unit lantai WC knockdown.
Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian PU dalam mendukung penanganan kondisi darurat di daerah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi masyarakat terdampak bencana.
“Dengan adanya dukungan sarana dan prasarana tanggap darurat ini, diharapkan penanganan kekeringan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Sarana yang dipinjamkan dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan air bersih dan kebutuhan sanitasi bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Reza.
Penanganan kekeringan menjadi bagian dari komitmen Kementerian PU untuk mendukung pemerintah daerah dalam memastikan tersedianya infrastruktur dasar bagi masyarakat dalam kondisi darurat. Melalui koordinasi dan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia, kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah terdampak diharapkan dapat dipenuhi secara tepat sasaran.