Jakarta, TopBusiness – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III turut mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Jalan Pemajatan KM 2, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dukungan Kementerian PU dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya air dan kesiapsiagaan sarana pendukung untuk membantu upaya pemadaman yang dikoordinasikan bersama oleh unsur penanggulangan bencana dan karhutla di daerah.
Kebakaran terjadi di tengah kondisi musim kemarau yang meningkatkan kerentanan lahan terhadap kebakaran. Berdasarkan laporan di lapangan, lahan yang terdampak terbakar mencapai sekitar 3 hektare.
Sebagai bagian dari dukungan penanganan, BWS Kalimantan III mengerahkan personel Satuan Tugas Penanggulangan Bencana serta peralatan pemadam portable ke lokasi kejadian. Dukungan tersebut diarahkan untuk mempercepat respons di lapangan sekaligus membantu mencegah api meluas ke area lainnya.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan karhutla selama musim kemarau 2026, dengan memperkuat koordinasi lintas sektor serta mengoptimalkan infrastruktur dan sumber daya air yang dapat mendukung penanganan di lapangan.
“Kementerian PU tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penanggulangan bencana, menjaga ketersediaan air, melindungi lingkungan, serta menjamin keselamatan masyarakat,” kata Menteri Dody dalam rilis PU.
Dalam penanganan karhutla, Kementerian PU berperan sebagai unsur pendukung sesuai tugas dan kewenangannya, khususnya melalui pengelolaan sumber daya air serta penyediaan dukungan peralatan dan personel yang diperlukan. Penanganan utama tetap dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait, termasuk BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, dan satuan tugas karhutla lainnya.
Kepala BWS Kalimantan III Banjarmasin Sandi Erryanto mengatakan dukungan dilakukan melalui Satgas Antisipasi dan Penanganan El Nino Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain dengan mengerahkan personel dan peralatan sesuai kebutuhan di lapangan.
“BWS Kalimantan III menurunkan tim untuk mendukung pemadaman dan pembasahan lahan. Peralatan yang disiapkan antara lain pompa Alkon, mobile pump, dan excavator sesuai kebutuhan penanganan di lapangan,” ujar Sandi.
Sandi menambahkan, dukungan penyediaan air juga diperkuat melalui tiga unit mobil tangki milik Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kalimantan Selatan yang telah diperbantukan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Mobil tangki tersebut digunakan untuk mendukung distribusi air ke lokasi yang membutuhkan.
“Untuk sumber air, kami memanfaatkan sumber yang tersedia di sekitar lokasi, antara lain sungai, saluran irigasi, dan embung. Pengambilannya disesuaikan dengan jarak, akses menuju lokasi, serta ketersediaan debit agar dukungan air dapat diberikan secara efektif,” jelas Sandi.
Koordinasi mobilisasi sarana dan dukungan sumber daya air dilakukan BWS Kalimantan III bersama BPBPK Kalimantan Selatan, Balai Rawa, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, serta dinas dan instansi terkait lainnya.
Selain personel, dukungan peralatan seperti pompa air atau alkon, selang, serta perlengkapan pemadam portable juga disiagakan untuk memperkuat respons cepat apabila terjadi perkembangan kebakaran di lapangan. Pemanfaatan sarana tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penanganan di lokasi.
Kementerian PU juga terus mengoptimalkan peran infrastruktur sumber daya air dalam menghadapi dampak musim kemarau, antara lain melalui kesiapsiagaan sarana penyediaan dan distribusi air serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Upaya tersebut sejalan dengan Visi PU608, khususnya dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang adaptif terhadap perubahan iklim dan memastikan infrastruktur PU memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui kesiapsiagaan dan optimalisasi infrastruktur air, Kementerian PU berkomitmen untuk terus memberikan dukungan sesuai kewenangannya dalam menghadapi berbagai dampak kekeringan dan bencana hidrometeorologi.