Jakarta, TopBusiness — Pemerintah terus mendorong pengembangan energi surya melalui Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun hingga 2029. Program berskala besar ini membutuhkan total investasi sekitar Rp1.140 triliun.
Program PLTS 100 GWp yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi salah satu proyek strategis dalam mendorong percepatan transisi energi nasional. Selain meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran listrik, program ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi melalui efisiensi subsidi serta penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah memperkirakan program tersebut dapat mendorong efisiensi subsidi APBN hingga Rp73,9 triliun per tahun dan menyerap sekitar 5,52 juta tenaga kerja.
Target Awal 17 GWp
Implementasi Program PLTS 100 GWp akan dilakukan secara bertahap. Pada fase awal, pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas PLTS sebesar 17 GWp.
Sebagai langkah awal, pemerintah telah memulai pengembangan 14 proyek PLTS di enam provinsi dengan total kapasitas mencapai 5,3 GWp. Nilai investasi untuk proyek-proyek tersebut diperkirakan mencapai US$7,7 miliar atau sekitar Rp135 triliun.
Salah satu proyek utama yang menjadi bagian dari tahap awal adalah pembangunan PLTS berkapasitas 305 MWp yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 1 GWh di Gilimanuk, Bali.
Pengembangan PLTS tidak hanya mengandalkan satu model pembangkit. Pemerintah menyiapkan kombinasi PLTS ground-mounted, PLTS atap (rooftop), dan PLTS terapung (floating solar) yang memanfaatkan permukaan waduk maupun bendungan.
Dari sisi pemanfaatan, kapasitas pembangkit surya tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas, antara lain program dedieselisasi, elektrifikasi wilayah pedesaan, serta penyediaan energi bagi kawasan industri hijau.
Dalam program dedieselisasi, pemerintah menargetkan penggantian pembangkit listrik berbahan bakar minyak diesel di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur dengan pembangkit energi surya hingga sekitar 4 GWp.
Kesiapan Transmisi Jadi Tantangan Utama
Di balik ambisi pembangunan PLTS 100 GWp, kesiapan jaringan transmisi menjadi salah satu faktor paling menentukan. Penambahan kapasitas pembangkit dalam jumlah besar harus diikuti penguatan jaringan agar listrik yang dihasilkan dapat diserap secara optimal oleh sistem kelistrikan nasional.
Karakteristik energi surya yang intermiten, karena produksi listrik bergantung pada intensitas matahari dan kondisi cuaca, juga membutuhkan sistem kelistrikan yang lebih fleksibel. Karena itu, integrasi PLTS dalam skala besar perlu didukung oleh teknologi penyimpanan energi, termasuk Battery Energy Storage System (BESS).
Pada tahap awal program, pemerintah menyiapkan sistem penyimpanan energi dengan total kapasitas sekitar 3,3 GWh. Kehadiran BESS diperlukan untuk membantu menjaga keseimbangan sistem, mengurangi dampak fluktuasi produksi listrik surya, serta meningkatkan keandalan pasokan.
Jaringan Transmisi Masih Perlu Diperkuat
Dari sisi pembangunan infrastruktur, PLN melaporkan telah menambah jaringan transmisi sepanjang 2.317 kilometer sirkuit (kms) pada 2025. Capaian tersebut setara dengan sekitar 112% dari target kontrak kinerja tahunan.
Namun, jika dibandingkan dengan kebutuhan jangka panjang, pembangunan tersebut masih harus digenjot. Dalam RUPTL PLN 2025-2034, kebutuhan pembangunan jaringan transmisi mencapai sekitar 8.756 kms.
Artinya, capaian pembangunan transmisi pada 2025 baru mencakup sekitar 26% dari target jangka panjang tersebut.
Selain pembangunan fisik jaringan, kesenjangan antara kebutuhan investasi transmisi dan realisasinya juga menjadi perhatian. Realisasi investasi transmisi PLN disebut baru mencapai sekitar 32% dari proyeksi kebutuhan ideal yang tercantum dalam perencanaan kelistrikan.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sinkronisasi yang lebih kuat antara target pembangunan PLTS 100 GWp dengan rencana pengembangan sistem kelistrikan nasional.
Potensi PLTS dan Beban Listrik Tidak Berada di Lokasi yang Sama
Tantangan lainnya adalah lokasi sumber energi surya yang tidak selalu berdekatan dengan pusat konsumsi listrik.
Potensi pengembangan PLTS dalam skala besar banyak berada di luar Pulau Jawa, termasuk di wilayah Kalimantan dan kawasan Indonesia timur. Sementara itu, pusat beban listrik nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Kondisi tersebut membuat pembangunan jaringan transmisi dan interkoneksi antarpulau menjadi sangat penting.
Tanpa jaringan yang memadai, tambahan kapasitas pembangkit berpotensi tidak dapat diserap secara optimal oleh sistem. Oleh karena itu, pengembangan pembangkit dan jaringan transmisi harus dilakukan secara terintegrasi sejak tahap perencanaan.
PLN menegaskan bahwa penguatan dan perluasan jaringan menjadi bagian penting dalam mendukung program transisi energi. Modernisasi jaringan melalui penerapan smart grid juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam mengelola pembangkit energi terbarukan yang bersifat intermiten.
Sinkronisasi Menjadi Penentu Keberhasilan
Program PLTS 100 GWp pada akhirnya tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah dan pengembang dalam membangun pembangkit. Keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh kesiapan sistem kelistrikan nasional dalam menerima, menyalurkan, dan menyeimbangkan tambahan pasokan energi surya.
Karena itu, sinkronisasi antara pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, sistem penyimpanan energi, serta regulasi menjadi faktor krusial.
Dengan kebutuhan investasi mencapai Rp1.140 triliun, target pembangunan 100 GWp hingga 2029 merupakan agenda yang sangat besar. Pemerintah dan PLN dituntut memastikan pertumbuhan kapasitas pembangkit berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur jaringan agar listrik yang dihasilkan dapat terserap secara optimal tanpa mengorbankan keandalan sistem kelistrikan nasional.
Penguatan transmisi, interkoneksi antarpulau, BESS, serta modernisasi jaringan melalui smart grid akan menjadi fondasi penting untuk memastikan ambisi PLTS 100 GWp tidak berhenti pada pembangunan kapasitas pembangkit, tetapi benar-benar mampu menghasilkan manfaat bagi sistem energi dan perekonomian nasional.