Jakarta, TopBusiness – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam memperoleh dukungan hukum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
PKS tersebut ditandatangani pada Kamis (08/10) di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Direktur Operasi II Hutama Karya, Mardiansyah, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Kuncoro. Melalui kerja sama ini, Kejati DIY dapat memberikan bantuan, pertimbangan, pelayanan, serta pendampingan hukum kepada Hutama Karya sesuai dengan kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu Perseroan dalam mengantisipasi potensi risiko hukum serta memberikan penyelesaian yang tepat apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan operasional maupun proyek Perseroan. Dengan demikian, aspek hukum dapat dikelola sejak tahap pelaksanaan sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan.
Hutama Karya memiliki rekam jejak pelaksanaan berbagai proyek di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain Pembangunan Gedung Central Medical Unit (CMU) RSUP Dr. Sardjito serta Pembangunan Gedung Ibu dan Anak RSUP Dr. Sardjito di Sleman, di samping sejumlah proyek infrastruktur yang telah diselesaikan Perseroan di wilayah DIY.
Dari sisi tata kelola, kerja sama tersebut mendukung upaya preventif Hutama Karya dalam memastikan pelaksanaan kegiatan Perseroan memenuhi aspek kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas serta sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Pada kesempatan terpisah, Pj. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, mengatakan bahwa sinergi tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola Perseroan.
“Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Hutama Karya untuk memperkuat tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Kami berharap sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mendukung upaya preventif dan memberikan pendampingan yang diperlukan, sehingga setiap kegiatan Perseroan dapat dilaksanakan secara tertib dan akuntabel,” ujar Hamdani via siaran pers.
Sinergi antara Hutama Karya dan Kejati DIY diharapkan dapat memberikan dukungan dalam mengelola aspek hukum secara lebih terukur, sekaligus membantu Perseroan menjalankan kegiatan di wilayah DIY secara profesional.
Melalui kolaborasi ini, Hutama Karya terus memperkuat tata kelola perusahaan dan penerapan kepatuhan sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.