Jakarta, TopBusiness – Institute for Essential Services Reform (IESR) menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan dan penguatan kerja sama regional dalam mempercepat transisi energi di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menjadi perhatian menjelang peralihan keketuaan ASEAN dari Filipina kepada Singapura pada 2027.
Direktur Komunikasi dan Penjangkauan IESR, Marlistya Citraningrum, menilai pergantian kepemimpinan ASEAN harus menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan berbagai agenda strategis energi kawasan, bukan justru memperlambat inisiatif yang telah dirintis.
Salah satu agenda utama yang perlu dijaga keberlanjutannya adalah pengembangan ASEAN Power Grid (APG), termasuk dukungan pembiayaan melalui ASEAN Power Grid Financing Facility (APGF), penyusunan Kerangka Kerja Kabel Listrik Bawah Laut, serta penguatan perdagangan listrik lintas batas.
Menurut Marlistya, konektivitas jaringan listrik antarnegara ASEAN memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat pemanfaatan energi terbarukan di kawasan.
Integrasi sistem kelistrikan regional dinilai dapat membantu negara-negara ASEAN mendiversifikasi sumber pasokan energi, meningkatkan fleksibilitas sistem, serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang rentan terhadap gejolak harga dan gangguan pasokan global.
Selain memperkuat interkoneksi listrik, ASEAN juga perlu memperluas kerja sama pengembangan rantai pasok teknologi energi bersih, termasuk pembangkit energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing industri kawasan dalam jangka panjang sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan teknologi dan komponen dari luar ASEAN.
IESR Soroti Empat Prioritas Strategis
Marlistya menyoroti empat prioritas strategis yang perlu menjadi perhatian ASEAN agar komitmen transisi energi dapat diwujudkan melalui proyek dan investasi nyata.
Pertama, ASEAN perlu membangun portofolio proyek energi bersih yang layak secara finansial atau bankable. Proyek tersebut mencakup pengembangan pembangkit energi terbarukan, penyimpanan energi, peningkatan fleksibilitas sistem kelistrikan, hingga pembangunan jaringan transmisi lintas batas.
Untuk menarik investasi dalam skala besar, negara-negara ASEAN perlu memperkuat kepastian regulasi, meningkatkan kualitas persiapan proyek, dan menyelaraskan perencanaan investasi energi di tingkat regional.
Kedua, ASEAN perlu mempercepat pembentukan mekanisme pembiayaan regional khusus yang dapat melengkapi keberadaan APGF.
Mekanisme pembiayaan yang dikelola secara regional diharapkan mampu mengurangi risiko investasi pada proyek-proyek strategis, menarik partisipasi modal publik dan swasta, serta menjamin keberlanjutan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur energi bersih.
Ketiga, ASEAN perlu memperkuat ketahanan energi dengan mengoptimalkan sumber energi terbarukan domestik dan regional.
Pengembangan energi surya, angin, air, dan sumber energi terbarukan lainnya perlu dibarengi modernisasi jaringan listrik serta peningkatan keandalan sistem kelistrikan.
Dengan demikian, kawasan dapat mengurangi paparan terhadap volatilitas harga bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi potensi gangguan pasokan energi.
Keempat, pembangunan konektivitas kelistrikan ASEAN harus berjalan selaras dengan upaya pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Interkoneksi listrik lintas negara tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan perdagangan energi, tetapi juga harus dirancang agar mampu mengakomodasi integrasi energi terbarukan dalam skala besar.
Pendekatan ini menjadi penting mengingat kebutuhan energi negara-negara ASEAN diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan peningkatan kebutuhan listrik masyarakat.
Kesinambungan Kebijakan Jadi Kunci
IESR memandang pergantian keketuaan ASEAN dari Filipina ke Singapura pada 2027 sebagai periode penting untuk memastikan berbagai kesepakatan energi regional dapat dilanjutkan secara konsisten.
Tanpa koordinasi yang kuat dan dukungan pembiayaan jangka panjang, sejumlah inisiatif strategis berisiko menghadapi hambatan implementasi, meskipun telah memperoleh dukungan politik di tingkat kawasan.
Karena itu, kesinambungan kebijakan antarmasa keketuaan ASEAN menjadi faktor penting untuk memberikan kepastian bagi investor, pengembang proyek, serta lembaga pembiayaan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur energi regional.
IESR juga menekankan bahwa keberhasilan transisi energi ASEAN tidak cukup hanya diukur dari komitmen dan kesepakatan regional, tetapi harus tercermin dalam percepatan pembangunan proyek energi terbarukan, penguatan jaringan listrik, dan meningkatnya investasi energi bersih.
Melalui koordinasi yang lebih erat, pembiayaan yang berkelanjutan, dan kebijakan yang konsisten, ASEAN diharapkan dapat mempercepat terwujudnya sistem energi regional yang lebih tangguh, terjangkau, dan rendah emisi.