Jakarta, TopBusiness – Pemerintah meyakini daya beli masyarakat Indonesia masih terjaga di tengah dinamika perekonomian global. Pergeseran pola konsumsi, meningkatnya transaksi digital, serta pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata menjadi sejumlah indikator yang menunjukkan aktivitas belanja masyarakat tetap berlangsung.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penopang perekonomian nasional pada Semester I-2026. Pemerintah juga mencermati perubahan cara masyarakat berbelanja, terutama melalui platform digital dan marketplace.
“Pergeseran pola konsumsi masyarakat sangat signifikan, termasuk konsumsi di marketplace atau belanja online. Pergeseran konsumsi ini tertangkap oleh BPS, sehingga kami dari pemerintah meyakini bahwa daya beli masyarakat itu terjaga sangat bagus,” ujar Dradjad dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta yang dikutip Selasa (13/10/2026).
Menurut Dradjad, perubahan pola konsumsi perlu menjadi perhatian dalam membaca kondisi daya beli masyarakat. Aktivitas ekonomi tidak hanya tercermin dari transaksi di pusat perbelanjaan konvensional, tetapi juga dari belanja daring dan penggunaan sistem pembayaran elektronik.
Salah satu indikator yang disoroti pemerintah adalah peningkatan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang tumbuh lebih dari 100%. Selain itu, pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata juga dinilai mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap berjalan.
Meski demikian, peningkatan transaksi digital perlu dibaca bersama indikator lainnya, seperti pertumbuhan konsumsi rumah tangga, perkembangan harga kebutuhan pokok, dan kondisi pendapatan masyarakat, agar memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai daya beli.
Secara makroekonomi, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45% secara kumulatif (cumulative-to-cumulative/c-to-c) pada Semester I-2026. Inflasi tercatat sebesar 3,28% secara tahunan (year-on-year/yoy), sementara indeks manajer pembelian manufaktur (Purchasing Managers’ Index/PMI) berada pada level 52,4.
Neraca perdagangan Indonesia juga mencatat surplus sebesar US$7,25 miliar selama Januari-Agustus 2026. Deretan indikator tersebut menjadi bagian dari landasan pemerintah dalam menilai ketahanan ekonomi nasional hingga akhir tahun.
Namun, terjaganya daya beli tidak terlepas dari kemampuan menjaga stabilitas harga. Dradjad menjelaskan, inflasi di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh faktor biaya dan pasokan (cost-push inflation), bukan semata-mata akibat peningkatan permintaan masyarakat.
Artinya, ketika permintaan konsumsi tetap kuat tetapi ketersediaan barang tidak mencukupi, tekanan harga masih dapat terjadi. Karena itu, pengendalian inflasi perlu diikuti upaya memperkuat pasokan dan kelancaran distribusi barang.
“Walaupun daya beli bagus, tapi supply-nya tidak cukup, otomatis akhirnya terjadi inflasi,” kata Dradjad.
Pendekatan tersebut menjadi penting untuk menjaga konsumsi masyarakat tanpa mengabaikan stabilitas harga. Ketersediaan bahan pangan dan barang kebutuhan lainnya menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar peningkatan aktivitas ekonomi tidak diikuti kenaikan biaya hidup yang membebani rumah tangga.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat penguatan sektor industri pengolahan sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki basis industri pengolahan kuat dan kawasan industri yang berkembang dinilai mampu mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional.
Dradjad mengatakan, karakteristik pertumbuhan ekonomi daerah dan perkembangan ekspor perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan. Penguatan industri pengolahan dan kinerja ekspor diharapkan dapat mendukung pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.
Pemerintah, lanjutnya, akan memperkuat penggunaan data BPS sebagai dasar penyusunan kebijakan. Evaluasi data secara berkala, termasuk setiap kuartal, diperlukan agar program pemerintah dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi dan pola konsumsi masyarakat.
“Kami berharap hal-hal yang mungkin belum tertangkap oleh BPS saat ini dapat terpantau ke depannya. Dari sana, kami bisa membuat kebijakan yang tepat dan perlu juga dikombinasikan antarinstansi pemerintahan terkait,” ujarnya.
Dengan demikian, tantangan menjaga daya beli tidak hanya berkaitan dengan mempertahankan pertumbuhan konsumsi, tetapi juga memastikan harga tetap terkendali, pasokan barang memadai, dan aktivitas ekonomi mampu menopang pendapatan masyarakat. Perubahan pola belanja menuju kanal digital pun perlu terus dipantau agar kebijakan ekonomi dapat merespons kondisi konsumsi secara lebih akurat.