Jakarta, TopBusiness – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I melakukan penanganan dampak banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, menyusul hujan berintensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak dini hari. Banjir dipicu oleh peningkatan debit Sungai Lawe Kisam dan Sungai Lawe Kinga yang mengakibatkan tanggul jebol, air meluap ke permukiman warga serta menggenangi lahan pertanian.
Berdasarkan laporan sementara, banjir berdampak pada 7 kecamatan dan 13 desa, dengan total 52 kepala keluarga (KK) atau 203 jiwa terdampak. Hingga laporan terakhir, tidak terdapat korban jiwa maupun pengungsi. Kondisi air dilaporkan mulai surut, sementara pemantauan dan penanganan di lapangan terus dilakukan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU terus memperkuat upaya penanganan bencana hidrometeorologi melalui langkah tanggap darurat dan penyiapan penanganan jangka panjang guna mengurangi risiko banjir berulang.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi,” ujar Menteri Dody.
Dampak kejadian meliputi kerusakan dan ancaman terhadap sekitar 50 hektare lahan sawah, tanggul jebol di sejumlah lokasi, serta tumbangnya pohon di ruas jalan nasional Kutacane–Blangkejeren. Selain itu, sejumlah akses penghubung antarkecamatan dan jembatan turut terdampak. Beberapa ruas jalan tidak dapat dilalui, sementara oprit Jembatan Mbarung Datuk–Lawe Sikap mengalami amblesan dan ruas Jalan Pulonas Baru–Lawe Rutung mengalami abrasi sepanjang sekitar 50 meter.
Sebagai langkah penanganan, Kementerian PU melakukan mobilisasi alat berat untuk mendukung penanganan darurat di lokasi terdampak. Senin 26 September 2026, 1 unit excavator dan sandbag dimobilisasi ke Desa Ketambe, dengan dukungan menuju workshop PU Aceh Tenggara. Selanjutnya, pada 27 September 2026, 1 unit excavator dan 2 unit dumptruck dikerahkan untuk melaksanakan normalisasi Sungai Lawe Kihing di Desa Kuning.
Sementara Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Asyari mengatakan penanganan kondisi darurat akibat banjir dan gangguan aliran sungai, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I melakukan langkah awal melalui pembukaan kembali alur sungai dan normalisasi pada segmen-segmen yang mengalami penyempitan, pendangkalan, maupun hambatan aliran.
“Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai dan memperlancar aliran air, sehingga genangan serta limpasan banjir di wilayah terdampak dapat segera dikurangi,” jelas Asyari dalam rilis PU.
Menurut Asyari, penanganan darurat tersebut merupakan langkah awal yang perlu dilanjutkan dengan penanganan permanen secara terpadu dari hulu hingga ke muara sungai, “penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan pada lokasi yang terdampak. Diperlukan penanganan yang menyeluruh terhadap sistem sungai, mulai dari bagian hulu, sepanjang alur sungai, hingga ke muara. Dengan pendekatan terpadu ini, kita berharap kapasitas sungai dalam mengalirkan debit banjir dapat ditingkatkan, pengendalian sedimen dapat dilakukan dengan lebih baik, dan risiko luapan sungai terhadap masyarakat dapat dikurangi,” ujar Asyari.
Penanganan Permanen Ditargetkan Selesai pada Desember 2028
BWS Sumatera I rencananya akan mulai melakukan penanganan permanen pada Oktober 2026 dan ditargetkan selesai secara keseluruhan pada Desember 2028. Program ini mencakup tiga komponen utama. Pertama, pembangunan sabo dam di bagian hulu untuk mengendalikan material sedimen dan aliran debris, mengurangi material yang terbawa menuju bagian hilir, serta membantu menjaga kapasitas dan fungsi alur sungai.
Kemudian Kedua, pembangunan tanggul pengamanan atau pengendalian banjir pada segmen sungai yang melintasi kawasan rawan banjir. Infrastruktur ini ditujukan untuk mengendalikan limpasan sungai dan melindungi kawasan permukiman, infrastruktur, fasilitas umum, serta lahan masyarakat dari potensi luapan banjir.
Selanjutnya Ketiga, pengerukan dan penataan muara sungai di bagian hilir untuk mengurangi pendangkalan dan hambatan aliran. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas serta kelancaran aliran air menuju laut, sehingga aliran banjir dari hulu dapat terdistribusi dengan lebih baik dan potensi genangan akibat hambatan di muara dapat dikurangi.
“Ketiga komponen tersebut saling mendukung dan menjadi bagian dari satu kesatuan penanganan sungai. Pengendalian sedimen di hulu, pengamanan alur sungai melalui pembangunan tanggul, serta pengerukan dan penataan muara perlu dilaksanakan secara terintegrasi agar fungsi sungai dapat berjalan lebih optimal,” tambah Asyari..
BWS Sumatera I berharap pelaksanaan penanganan permanen ini dapat meningkatkan kapasitas sistem sungai dalam mengalirkan debit banjir, mengurangi risiko luapan, serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat dan kawasan di sepanjang sungai.
Melalui penanganan yang terencana dan berkelanjutan, upaya pengendalian banjir diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan dampak saat kejadian, tetapi juga pada pengurangan risiko banjir dalam jangka panjang. Dengan demikian, keselamatan masyarakat, keberlangsungan aktivitas ekonomi, dan perlindungan infrastruktur di wilayah terdampak dapat semakin ditingkatkan.