Jakarta, TopBusiness – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun terus memperkuat transformasi digital melalui pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi. Upaya tersebut turut mengantarkan Kota Madiun meraih capaian Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) terbaik di Jawa Timur tahun 2026, dengan nilai sementara mencapai 2,55.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun, Noor Aflah, mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil pengembangan tata kelola pemerintahan digital yang melibatkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Noor, pengembangan pemerintahan digital tidak hanya berorientasi pada pembangunan aplikasi, tetapi juga integrasi data dan layanan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun integrasi data layanan melalui aplikasi Mbangun Swarga. Platform tersebut dirancang untuk menghimpun berbagai data pelayanan masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara terpadu oleh pemerintah daerah.
“Untuk indeks pemerintahan digital, saat ini kami sudah mencapai nilai 2,55. Ini merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai OPD, karena pengembangan pemerintahan digital tidak bisa dilakukan sendiri oleh Diskominfo,” ujar Noor dalam presentasi penjurian TOP DIGITAL Awards 2026 yang dilakukan secara daring, Jumat (30/10/2026).
Selain penguatan integrasi layanan, Pemkot Madiun juga mengembangkan AI untuk mendukung pelayanan publik dan pekerjaan internal pemerintahan. Namun, penerapan teknologi tersebut tetap menempatkan sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam proses pelayanan kepada masyarakat.
Noor menjelaskan, AI antara lain dimanfaatkan untuk memilah dan mengelompokkan pengaduan masyarakat berdasarkan jenis permasalahan serta mengarahkannya kepada OPD yang berwenang menangani.
Dengan pendekatan tersebut, AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan petugas pelayanan, melainkan membantu mempercepat proses identifikasi dan penanganan pengaduan.
“Kami menggunakan AI untuk memfilter, ini layanan masuk ke jalur mana dan siapa yang harus menangani. Ketika sudah diketahui kata kuncinya, pengaduan langsung kami alihkan kepada petugas. Jadi, AI ini membantu agar pekerjaan lebih cepat dan layanan juga semakin cepat,” ujarnya.
Sistem pengaduan telah diintegrasikan melalui satu nomor layanan. Pengaduan yang masuk akan disaring dan dikelompokkan terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada OPD yang bertanggung jawab, seperti untuk urusan administrasi kependudukan maupun layanan pemerintahan lainnya.
Pemkot Madiun juga menerapkan standar waktu penyelesaian atau service level agreement (SLA) dalam pelayanan. Pengaduan yang belum terselesaikan dalam waktu 2 x 24 jam harus dieskalasikan ke tingkat penanganan berikutnya.
Noor mengatakan, Pemkot Madiun sengaja mempertahankan keterlibatan petugas dalam pelayanan agar masyarakat tetap mendapatkan penanganan langsung, terutama ketika membutuhkan jawaban atau penyelesaian persoalan yang memerlukan tindak lanjut dari OPD terkait.
Manfaatkan Trusted AI dan Perkuat Keamanan Data
Dalam presentasinya, Noor menjelaskan pengembangan AI di lingkungan Pemkot Madiun dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan informasi dan perlindungan data.
Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah pemanfaatan large language model (LLM) untuk mendukung layanan informasi, termasuk pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Madiun.
Pengembangan AI tersebut menggunakan model OpenAI dan Ollama dengan sumber data pelatihan yang dibatasi pada dokumen terbuka atau informasi publik. Pemkot juga menerapkan penyaringan data untuk menjaga keamanan informasi, serta menyiapkan pencatatan pencarian dan audit trail sebagai bagian dari pengawasan.
AI juga dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan data dan monitoring jaringan. Teknologi ini memungkinkan petugas memantau kondisi jaringan dan perangkat sehingga dapat lebih cepat mengetahui apabila terjadi gangguan.
“Kami terus mengembangkan AI untuk layanan publik. Sistemnya juga terus kami latih dan hasilnya tetap dipantau oleh petugas agar informasi atau jawaban yang diberikan benar-benar sesuai,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Madiun memperkuat tata kelola keamanan informasi melalui penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta pembaruan sertifikasi ISO 27001 secara berkala.
Noor menilai penguatan keamanan digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi juga menjadi faktor penting untuk mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan informasi.
Karena itu, Diskominfo Kota Madiun menjalankan edukasi keamanan informasi melalui program e-proteksi yang menyasar sekolah dan kelompok masyarakat.
“Kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan data. Sekarang banyak masyarakat menggunakan smartphone, tetapi belum tentu memahami bagaimana menggunakannya secara aman. Ini yang perlu terus kami edukasi,” katanya.
Pemkot juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi celah keamanan aplikasi. Masyarakat, termasuk mahasiswa dan komunitas teknologi informasi, dapat melaporkan temuan kerentanan keamanan kepada pemerintah kota. Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Madiun memberikan sertifikat kepada masyarakat yang membantu menemukan dan melaporkan celah keamanan tersebut.
Integrasikan Layanan melalui Mbangun Swarga
Salah satu inovasi utama Pemkot Madiun adalah aplikasi Mbangun Swarga yang dirancang sebagai portal layanan masyarakat berbasis siklus hidup.
Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah sejak lahir, memasuki usia sekolah, kuliah, bekerja atau berusaha, menikah, hingga meninggal dunia.
Layanan ini tersedia melalui kanal aplikasi mobile, web, dan chatbot. Integrasi tersebut ditujukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan tanpa harus mencari dan mengakses berbagai aplikasi pemerintah secara terpisah.
Mbangun Swarga juga menjadi instrumen untuk menghimpun data layanan dari berbagai OPD. Data yang sebelumnya tersebar di masing-masing perangkat daerah dikumpulkan dan diintegrasikan agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan pelayanan.
Di sisi internal pemerintahan, Pemkot Madiun mengembangkan MANEKIN (Manajemen Kinerja), yakni platform terpadu berbasis single sign-on yang mengintegrasikan berbagai aplikasi untuk kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).
Aplikasi yang terintegrasi di dalamnya mencakup SIMPEG, M-SKP, E-KAK, MANPRO, E-Presensi, PROFIT M-TECH, MRPD, Pro UMKM, E-SAKIP, hingga Corporate University.
MANEKIN dikembangkan secara internal sejak 2022 untuk mempercepat proses birokrasi kepegawaian, meningkatkan efisiensi penggunaan kredensial, serta memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan.
Arahkan Transformasi Digital Menuju Sustainable City
Lebih jauh, Pemkot Madiun mengarahkan transformasi digital untuk mendukung pembangunan kota berkelanjutan atau sustainable city dengan target 2030.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah. Pemkot mulai mengembangkan sistem informasi pengelolaan sampah yang memanfaatkan data geospasial untuk memetakan kondisi dan permasalahan persampahan di setiap wilayah.
Melalui dashboard digital, pemerintah dapat melihat wilayah dengan volume sampah plastik tinggi maupun kawasan yang sudah menunjukkan kondisi lebih baik. Informasi tersebut diharapkan membantu pimpinan daerah dan OPD terkait menentukan langkah penanganan secara lebih terarah.
Pemkot juga merencanakan pemanfaatan AI dan Internet of Things (IoT), termasuk melalui sensor dan CCTV analytics, untuk mendukung pemantauan pengelolaan sampah, armada pengangkut, hingga tempat penampungan sementara.
“Target kami pada 2030 adalah menjadi sustainable city. Karena itu, pengelolaan sampah juga mulai kami digitalisasikan. Dengan data geospasial dan dashboard, pimpinan bisa mengetahui wilayah mana yang perlu mendapat perhatian lebih sehingga penanganannya bisa lebih tepat,” jelas Noor.