Jakarta, TopBusiness – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat tata kelola dan keamanan bendungan nasional melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta penerapan pengelolaan bendungan secara berkelanjutan. Tercatat 945 ahli bendungan telah tersertifikasi untuk mendukung pengawasan, pengelolaan, dan pemeliharaan 281 bendungan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus menjaga ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat, pertanian, dan energi.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa keamanan bendungan merupakan aspek penting yang harus dijaga secara berkelanjutan, mengingat bendungan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi, air, pangan nasional, terutama dalam memastikan bahwa air yang ada di bendungam benar-benar bisa terdistribusi kepada petani. Pengelolaannya tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus didukung tata kelola, pengawasan, pemeliharaan, serta tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai standar.
“Bendungan merupakan infrastruktur strategis yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Karena itu, kita harus memastikan setiap bendungan dikelola dengan baik dan memenuhi aspek keamanan. Penguatan kompetensi tenaga ahli, pengawasan, serta pemeliharaan harus menjadi perhatian agar bendungan dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan,” kata Menteri Dody saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT)/Rapat Anggota Besar (RAB) INACOLD (Indonesia National Committe on Large Dams) dan Seminar Nasional Bendungan Besar 2026 di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Jumat (6/11/2026).
Menurut Menteri Dody, hal tersebut sejalan dengan tema Seminar Nasional Bendungan Besar 2026, yakni “Strategi Penguatan Tata Kelola Bendungan Besar untuk Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim”. Menteri Dody menjelaskan bahwa perubahan iklim menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan bendungan. Hujan ekstrem dapat meningkatkan aliran masuk (inflow) waduk dan risiko banjir, sementara kekeringan serta penurunan curah hujan dapat membatasi ketersediaan air.
“Kondisi ini membutuhkan pengoperasian bendungan yang adaptif, pengelolaan alokasi air secara terpadu, serta pemantauan kondisi bendungan secara berkala,” ujar Menteri Dody.
Ketua INACOLD KNI-BB Adenan Rasyid menyampaikan bahwa penguatan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan pengelolaan bendungan. Selama lebih dari lima dekade sejak didirikan pada 3 April 1972, INACOLD telah menjadi wadah kolaborasi akademisi, pakar, peneliti, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tata kelola bendungan di Indonesia.
“Pengelolaan bendungan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme sesuai bidang keahliannya. Karena itu, peningkatan kapasitas tenaga ahli, pengembangan standar kompetensi, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi perlu terus diperkuat,” ujar Adenan.
Hingga 2026, sebanyak 945 sertifikat kompetensi keahlian bidang bendungan telah diterbitkan, terdiri dari 179 Ahli Bendungan Utama, 292 Ahli Bendungan Madya, 422 Ahli Bendungan Muda, 12 Pelaksana Bendungan Level 6, dan 40 Pelaksana Bendungan Level 5. INACOLD juga memperluas skema sertifikasi dari tiga menjadi lima skema pada 2026 dengan penambahan sertifikasi Pelaksana Bendungan Level 5 dan Level 6.
Selain penguatan kompetensi, Seminar Nasional Bendungan Besar 2026 juga menjadi forum pertukaran pengetahuan dan inovasi pengelolaan bendungan. Kegiatan ini diikuti 1.083 peserta, terdiri dari 793 peserta luring dan 290 peserta daring. Tercatat sebanyak 203 makalah ilmiah diterima, dengan 72 makalah dipresentasikan dalam sesi paralel, serta 115 poster ilmiah diterima melalui kegiatan Young Engineers’ Dam Innovation Challenge.