Jakarta, TopBusiness – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis laporan tahunan China-Indonesia Energy Transition Cooperation: Progress, Prospects, and Recommendations untuk periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026. Sepanjang periode tersebut, laporan ini mencatat 34 kesepakatan, pertemuan, dan capaian proyek antara Indonesia dan China.
Salah satu temuan utamanya, banyak janji yang dulu hanya ada di atas kertas kini sudah berwujud pabrik. Seperti, pabrik sel baterai CATL–IBC di Karawang mulai uji operasi sekitar 14 bulan setelah groundbreaking. BYD meresmikan pabrik mobilnya di Subang.
Sementara itu, Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik sekaligus meluncurkan 11 proyek baru senilai USD10,2 miliar.
Tantangan terbesar ke depan ada di energi surya. Pada Agustus 2026, pemerintah meluncurkan program PLTS 100 gigawatt-peak (GWp) yang ditargetkan tercapai pada 2029. Untuk itu, Indonesia harus membangun sekitar 30 gigawatt PLTS setiap tahun, padahal 14 proyek perdananya baru berjumlah 5,3 GWp.
Kapasitas produksi modul surya dalam negeri pun hanya 1,6–3 gigawatt per tahun, sehingga sebagian besar panel masih harus didatangkan dari China. Program ini diperkirakan menelan biaya Rp1.140 triliun.
Jika pembiayaan energi Belt and Road dialihkan ke energi terbarukan, dana itu hanya akan menutup sekitar seperdelapannya dalam sepuluh tahun.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, menilai persoalan utamanya ada di pendanaan, bukan di panel.
“China bisa menjual panel kepada kita, tetapi tidak akan membiayai seluruh programnya. Rp1.140 triliun itu tagihan yang sangat besar, dan dana dari China hanya menutup sebagian kecil. Kalau pemerintah tidak segera mendapatkan pendanaan dari dalam negeri dan lembaga multilateral, target 100 GW akan meleset, dan perusahaan China akan tetap menjadi pemasok, bukan investor jangka panjang,” ujar Bhima, dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Laporan ini juga menunjukkan bahwa hubungan kedua negara kini semakin diwarnai tawar-menawar yang alot. Indonesia memangkas kuota bijih nikel dari 379 juta ton pada 2025 menjadi 260–270 juta ton untuk 2026.
Pada Mei 2026, Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia) melayangkan surat protes langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan tembusan ke Kedutaan Besar China. Pada Oktober, kuota itu akhirnya direvisi naik menjadi sekitar 290 juta ton.
Muhammad Zulfikar Rakhmat, Direktur Desk China–Indonesia dan Indonesia–MENA CELIOS, menilai surat tersebut menunjukkan betapa besar pergeseran yang terjadi dalam hubungan kedua negara.
“Dulu, perusahaan China biasa menyelesaikan masalah secara diam-diam. Sekarang mereka menyurati Presiden dan menembuskannya ke kedutaan. Ini sudah tawar-menawar terbuka. Masalahnya, Jakarta berdialog dengan Beijing lewat tiga forum terpisah yang tidak punya agenda bersama, sehingga setiap sengketa ditangani kasus per kasus. Indonesia butuh satu forum, satu daftar proyek, dan satu kementerian yang bertanggung jawab untuk setiap proyek,” kata Zulfikar.
Urusan kepemilikan juga menjadi batu sandungan. Proyek baterai Titan bersama Zhejiang Huayou Cobalt seharusnya sudah groundbreaking pada Oktober 2025, tetapi setahun kemudian masih tertahan karena negosiasi soal siapa yang memegang kendali. Sebaliknya, pabrik Karawang, yang kepemilikannya sudah disepakati sejak awal, bisa melaju jauh lebih cepat.
Yeta Purnama, peneliti CELIOS, mengingatkan bahwa pabrik-pabrik baru juga harus memberi manfaat nyata bagi pekerja dan pemasok lokal.
“Pabrik BYD di Subang bisa memproduksi 150.000 mobil per tahun, sementara tahun lalu BYD menjual 46.711 mobil di Indonesia. Artinya, sebagian besar produksinya harus diekspor. Kalau tidak, pabrik ini akan banyak menganggur. Pertanyaannya, apakah mobil-mobil itu dibuat dengan komponen Indonesia atau hanya dirakit di sini. Peresmian pabrik memang kabar baik, tetapi hasil sebenarnya terlihat dari lapangan kerja dan pemasok lokal yang terlibat,” ujarnya.
CELIOS juga mengajukan sepuluh rekomendasi, antara lain menyatukan berbagai forum dialog energi menjadi satu forum dengan target yang jelas, mengganti tarik-menarik kuota nikel setiap tahun dengan rencana multi-tahun, mengaitkan tender PLTS dengan syarat kandungan lokal, serta mewajibkan rencana penghentian PLTU captive di kawasan industri yang didukung China.
Secara keseluruhan, laporan ini menyimpulkan bahwa kemitraan Indonesia–China kini lebih produktif dibanding setahun lalu, tetapi juga lebih banyak tarik-menariknya. Manfaat yang didapat Indonesia akan lebih ditentukan oleh aturan main yang jelas dan syarat investasi yang adil, bukan oleh banyaknya kesepakatan yang ditandatangani.