Jakarta, TopBusiness – Pemerintah terus mendorong percepatan transformasi ekonomi nasional guna menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Di tengah disrupsi global dan teknologi yang semakin cepat, transformasi menjadi agenda penting untuk memperkuat daya saing industri dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru. Hal tersebut sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,47% (yoy) pada triwulan III-2026, dengan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,04%.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam acara Ngobrol Ekonomi Diskurs Network, Kamis (12/11), menyampaikan bahwa dinamika perekonomian saat ini perlu dilihat secara lebih komprehensif, terutama dalam memahami perubahan pola konsumsi, pendapatan, dan struktur lapangan kerja masyarakat. Sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perkembangan positif. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,99 juta orang dengan tingkat pengangguran sebesar 4,75%. Sementara itu, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,07% pada Maret 2026, rasio Gini membaik menjadi 0,368, serta inflasi tetap terkendali sebesar 3,23% (yoy) pada Oktober 2026.
“Yang perlu kita pahami, disrupsi teknologi itu harus ada transformasi. Ada sektor-sektor industri yang dulu menyerap kelas menengah, itu sekarang tidak sanggup bertahan lagi. Tidak sanggup bersaing, karena mereka telat menerapkan new technology. Kemudian sektor-sektor retail yang jual di mall. Itu juga mereka memang tidak sanggup karena sekarang sudah banyak yang belanja online. Jadi ada pergeseran,” ungkap Dradjad sebagaimana dikutip dari ekon.go.id.
Ia juga menyampaikan bahwa sektor informasi dan komunikasi, transportasi, restoran, serta perhotelan menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi. Sektor-sektor berbasis teknologi dan jasa tersebut juga memiliki tingkat upah yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan pentingnya mempercepat transformasi struktur ekonomi agar pertumbuhan sektor-sektor baru dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mampu menyerap tenaga kerja dari sektor yang mengalami penyesuaian.
Untuk menjaga daya beli dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak perubahan ekonomi, Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan. Langkah tersebut antara lain melalui penguatan kebijakan pengupahan, perluasan cakupan Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP), relaksasi bunga kredit perumahan, Program Magang Nasional, serta tambahan kredit program. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui bantuan pangan bagi 33,24 juta keluarga, Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp900.000 bagi ±13,3 juta pekerja, serta diskon transportasi periode Natal dan Tahun Baru.
Dradjad menegaskan bahwa berbagai stimulus tersebut merupakan langkah untuk menjaga kondisi masyarakat yang terdampak dalam jangka pendek. Namun, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan agenda transformasi ekonomi yang lebih mendasar. “Program-program tersebut ibarat obat penurun panas untuk membantu masyarakat yang sedang terdampak. Namun, solusi utamanya tetap pada transformasi sektor ekonomi. Kita perlu membangun sektor-sektor baru yang kuat, berbasis teknologi, dan memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja secara lebih optimal,” jelas Wamenko Dradjad.
Selain transformasi sektor industri, Pemerintah juga terus mendorong perbaikan iklim usaha dan investasi melalui penyederhanaan regulasi serta percepatan penyelesaian berbagai hambatan usaha. Dalam hal ini, Satuan Tugas Satgas Debottlenecking menjadi salah satu instrumen koordinasi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang dihadapi dunia usaha. Wamenko Dradjad menekankan pentingnya deregulasi dan debirokratisasi agar Indonesia tidak terjebak dalam regulasi yang berlebihan, sehingga mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih efisien dan kompetitif.
Upaya transformasi tersebut juga perlu didukung dengan penguatan pasar modal dan tata kelola investasi. Pemerintah mendorong peningkatan nilai perusahaan melalui penguatan tata kelola dan efisiensi perusahaan, percepatan penegakan aturan, serta peningkatan edukasi bagi investor dan pemangku kepentingan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan pasar dan memastikan pasar modal dapat berperan semakin optimal sebagai salah satu instrumen investasi dan pengelolaan tabungan masyarakat.
Di sisi lain, Pemerintah terus memperkuat strategi perdagangan internasional melalui pengembangan kerja sama Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), termasuk dengan Uni Eropa dan negara-negara mitra lainnya. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar produk Indonesia, meningkatkan ekspor, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Sejalan dengan arahan Presiden, agenda penguatan ketahanan energi, ketahanan pangan, hilirisasi juga terus menjadi prioritas Pemerintah.
Menutup keterangannya, Dradjad menekankan bahwa Indonesia masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan kawasan ekonomi khusus, penyederhanaan perizinan, serta penguatan sektor-sektor produktif perlu terus dioptimalkan agar Indonesia dapat menarik investasi dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Melalui sinergi kebijakan antarkementerian dan lembaga, Pemerintah optimistis transformasi ekonomi dapat memperkuat fondasi perekonomian nasional, meningkatkan produktivitas, serta menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata bagi masyarakat.