Jakarta, TopBusiness – PT Totalindo Eka Persada Tbk (IDX: TOPS) mengonfirmasi telah menerima informasi mengenai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan perseroan dalam keadaan pailit.
Manajemen kini tengah mengkaji langkah hukum lanjutan sekaligus mengevaluasi dampak putusan tersebut terhadap kegiatan operasional, penyelesaian proyek, dan kelangsungan usaha perusahaan.
Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal 12 November 2026, Corporate Secretary PT Totalindo Eka Persada Tbk, Boaz Dody Farulian, menjelaskan bahwa perseroan telah menerima informasi mengenai pengumuman putusan pailit yang diterbitkan Tim Kurator pada 9 November 2026.
Putusan tersebut merujuk pada Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 November 2026. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pembatalan perjanjian perdamaian atau homologasi dan menyatakan TOPS dalam keadaan pailit.
Permohonan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut diajukan oleh salah satu kreditur perseroan, yakni Sutoyo.
“Perseroan mengonfirmasi telah menerima informasi mengenai Pengumuman Putusan Pailit PT Totalindo Eka Persada Tbk yang diterbitkan oleh Tim Kurator pada tanggal 9 November 2026,” demikian penjelasan perseroan yang disampaikan Boaz Dody Farulian kepada BEI, Jumat (13/11/2026).
Putusan pailit tersebut menjadi persoalan material bagi TOPS, terutama karena berpotensi memengaruhi pengelolaan aset, kegiatan usaha, dan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan operasionalnya.
Manajemen secara terbuka mengakui adanya ketidakpastian material yang dapat memengaruhi kemampuan perseroan mempertahankan kelangsungan usaha atau going concern.
“Dengan adanya putusan pailit tersebut, Perseroan menyadari bahwa terdapat ketidakpastian material yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (going concern),” demikian disampaikan dalam jawaban klarifikasi tersebut.
Perseroan menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan, kegiatan operasional, aset, kewajiban, serta perkembangan proses kepailitan.
Hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar bagi manajemen untuk menyampaikan perkembangan kondisi usaha kepada BEI dan masyarakat.
Kaji Langkah Hukum
Di tengah proses kepailitan tersebut, TOPS belum memutuskan langkah hukum lanjutan yang akan ditempuh. Perseroan masih melakukan kajian bersama penasihat hukum untuk menentukan upaya yang dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap perkembangan mengenai langkah hukum tersebut, menurut manajemen, akan disampaikan kepada BEI sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.
Sementara itu, terkait nilai kewajiban yang menjadi dasar permohonan pembatalan perjanjian perdamaian, TOPS menyatakan masih melakukan penelaahan dan rekonsiliasi terhadap data kewajiban serta dokumen terkait.
Perseroan juga menyebut pengumuman Tim Kurator belum memuat rincian keseluruhan nilai kewajiban dan tagihan yang telah jatuh tempo tetapi belum dipenuhi. Karena itu, TOPS akan mengacu pada data dan hasil verifikasi tagihan yang dilakukan Tim Kurator berdasarkan mekanisme kepailitan yang berlaku.
Dengan demikian, besaran keseluruhan kewajiban yang menjadi persoalan dalam proses tersebut masih menunggu penelaahan dan verifikasi lebih lanjut.
Operasional dan Proyek Dievaluasi
Putusan pailit juga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan aset dan kegiatan usaha TOPS. Perseroan menyatakan sedang mengevaluasi kondisi operasional, kegiatan usaha, penyelesaian proyek, serta kewajiban kepada para pihak terkait.
Manajemen akan berkoordinasi dengan Tim Kurator dalam pengelolaan aset dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses kepailitan. Koordinasi tersebut meliputi penyampaian dokumen dan informasi, inventarisasi aset dan kewajiban, serta penyediaan data mengenai kegiatan operasional dan proyek perseroan.
TOPS menyatakan koordinasi akan dilakukan dengan memperhatikan kewenangan Tim Kurator dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun dampak lebih lanjut terhadap kinerja keuangan dan keberlangsungan proyek belum dapat dipastikan. Perseroan menyatakan informasi tersebut baru akan disampaikan setelah evaluasi dilakukan dan manajemen memperoleh data yang memadai.
Kondisi ini membuat perkembangan proses kepailitan menjadi perhatian penting bagi investor, terutama menyangkut kepastian pengelolaan aset, penyelesaian kewajiban kepada kreditur, serta kemampuan perseroan melanjutkan kegiatan usahanya.
Sebagai perusahaan tercatat, TOPS menyatakan tetap berkomitmen memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada BEI dan masyarakat. Informasi material yang akan disampaikan mencakup perkembangan proses hukum, hasil verifikasi tagihan kreditur, kondisi aset, hingga dampaknya terhadap kegiatan usaha perseroan.