Jakarta, TopBusiness – PT Summarecon Agung Tbk (IDX: SMRA) memperluas pengembangan bisnisnya melalui pembentukan perusahaan patungan atau joint venture bersama PT Duta Putra Mahkota (DPM).
Melalui anak usaha terkendalinya, PT Summarecon Investment Property (SMIP), perseroan mendirikan PT Mahakarya Duta CitraGemilang (MDCG) untuk mengembangkan kegiatan usaha di sektor properti dan bisnis pendukungnya.
Dalam perusahaan baru itu, SMIP akan menanamkan modal sebesar Rp1,5 miliar untuk memperoleh kepemilikan 60% saham MDCG.
Sementara itu, DPM menjadi mitra usaha patungan SMIP dengan porsi kepemilikan saham sisanya. Dalam keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 16 November 2026, SMRA menyebut DPM bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perseroan.
Corporate Secretary SMRA, Lydia Tjio, menyampaikan bahwa pembentukan perusahaan patungan tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kegiatan usaha perseroan melalui SMIP.
“Pembentukan usaha patungan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kegiatan usaha Perseroan melalui SMIP,” demikian penjelasan SMRA dalam laporan informasi atau fakta material yang ditandatangani Lydia Tjio.
Berdasarkan dokumen perseroan, pendirian MDCG telah efektif dan sah setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia. Perusahaan tersebut didirikan pada 13 November 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal yang sama.
SMIP merupakan perusahaan terkendali Summarecon dengan kepemilikan saham sebesar 99,994%. Adapun dana penyertaan modal sebesar Rp1,5 miliar untuk pembentukan MDCG bersumber dari kas internal SMIP.
Cakupan Bisnis MDCG
Dari sisi kegiatan usaha, MDCG memiliki cakupan bisnis yang cukup luas, terutama berkaitan dengan pengembangan properti, pengelolaan aset, serta aktivitas pendukung sektor rekreasi dan komersial.
Berdasarkan anggaran dasarnya, perusahaan patungan tersebut dapat menjalankan kegiatan pengembangan bangunan dan lahan hunian, termasuk penyewaan bangunan dan lahan hunian milik sendiri maupun yang disewa.
Selain itu, MDCG juga dapat bergerak dalam penyewaan tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan acara khusus. Ruang lingkup usahanya turut mencakup pengelolaan pusat perbelanjaan serta aktivitas real estat nonhunian lainnya.
Tidak hanya berfokus pada properti, perusahaan baru tersebut juga memiliki ruang untuk menjalankan bisnis pendukung, seperti penyediaan makanan di bangunan tetap maupun tidak tetap, aktivitas seni pertunjukan, pengelolaan arena permainan, serta jasa perparkiran di luar badan jalan atau off-street parking.
Dengan cakupan kegiatan usaha tersebut, MDCG memiliki ruang untuk mengembangkan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan properti hunian dan komersial, termasuk pengelolaan fasilitas serta layanan penunjang kawasan.
Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan patungan itu, Summarecon dan/atau SMIP juga dapat memberikan dukungan berupa penyediaan jasa teknis, penggunaan merek, maupun konsultasi manajemen.
Dukungan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan grup Summarecon dalam pengembangan kegiatan usaha MDCG, selain melalui penyertaan modal yang dilakukan SMIP.
Dukung Pengembangan Usaha
SMRA menyatakan pembentukan usaha patungan ini diharapkan mendukung pengembangan kegiatan usaha perseroan melalui SMIP. Perseroan juga menegaskan bahwa pendirian MDCG tidak berdampak negatif terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha SMRA.
Dalam laporan fakta material tersebut, perseroan tidak mengungkapkan target pendapatan, kontribusi laba, ataupun proyeksi keuangan MDCG. Informasi yang disampaikan lebih berfokus pada pendirian perusahaan, struktur kepemilikan, besaran penyertaan modal, dan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Dengan kepemilikan 60% melalui SMIP, Summarecon menjadi pemegang saham mayoritas di MDCG. Adapun DPM menjadi mitra dalam perusahaan patungan tersebut.
Pembentukan MDCG menambah kanal pengembangan usaha Summarecon melalui anak usaha di bidang properti. Perseroan menyampaikan informasi pendirian perusahaan patungan itu sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan keterbukaan informasi atas fakta material kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.
