TopBusiness
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
TopBusiness
No Result
View All Result

Kemenkeu Kaji Usulan PTKP Naik Jadi Rp7,5 Juta

Nurdian Akhmad
17 November 2026 | 15:51
rubrik: Ekonomi
Konflik Dagang Amerika-China tak Ganggu Bisnis PBRX

Pekerja di pabrik gamen milik PT Pan Brothers Tbk. (Foto: istimewa)

Jakarta, TopBusiness – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2027. Pemerintah akan mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara serta manfaatnya bagi masyarakat, sebelum memutuskan besaran penyesuaian.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Hidayat Amir, mengatakan usulan kenaikan PTKP telah disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Saat ini, Kemenkeu tengah melakukan kajian lebih mendalam untuk menghitung konsekuensi dari perubahan batas penghasilan tidak kena pajak tersebut.

“Usulan kenaikan PTKP sudah ada dan usulannya dari Kemenko Perekonomian untuk 2027. Jadi, saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih rigorous, lebih detail, mengenai dampak dari penyesuaian PTKP yang ada,” kata Hidayat dalam keterangannya yang dikutip Senin (17/11/2026).

Hidayat menjelaskan, batas PTKP yang berlaku saat ini sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun. Besaran tersebut dinilai sudah relatif tinggi karena melampaui rata-rata upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang mencapai Rp3,522 juta per bulan.

Selain itu, jika dibandingkan dengan garis kemiskinan, nilai PTKP saat ini tercatat mencapai 6,72 kali lipat. Posisi tersebut juga dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

Menurut Hidayat, pemerintah perlu mempertimbangkan apakah batas PTKP memang perlu disesuaikan secara berkala. Pasalnya, perubahan kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap penerimaan negara.

“Ini yang terus kami pertimbangkan, apakah PTKP ini memang seharusnya disesuaikan periode demi periode. Namun, perlu kita pertimbangkan dampaknya, baik terhadap penerimaan maupun manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Kajian Kemenkeu tersebut menjadi bagian dari pembahasan rencana penyesuaian PTKP untuk 2027. Pemerintah perlu menghitung keseimbangan antara potensi peningkatan daya beli masyarakat akibat berkurangnya beban pajak penghasilan dan kemungkinan berkurangnya penerimaan negara dari PPh Pasal 21.

BACA JUGA:   Awas! Satgas Waspada Investasi Temukan 105 Pinjol Ilegal

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendesak pemerintah menaikkan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai kenaikan tersebut dapat memberikan tambahan ruang belanja bagi pekerja sehingga mendorong konsumsi rumah tangga.

Menurut Said, tambahan penghasilan yang tidak dikenai pajak akan menggerakkan perekonomian masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan sektor informal. Ia mencontohkan, peningkatan belanja pekerja dapat meningkatkan pendapatan pedagang makanan, toko pakaian, dan usaha kecil lainnya.

KSPI dan Partai Buruh juga menyatakan kenaikan PTKP dapat menjadi kebijakan jangka panjang untuk menjaga daya beli pekerja, dibandingkan pemberian subsidi PPh Pasal 21 yang berpotensi berakhir dalam periode tertentu.

Jika pemerintah belum dapat menyetujui kenaikan PTKP menjadi Rp7,5 juta, Said meminta batas tersebut setidaknya dinaikkan menjadi Rp5,9 juta per bulan, dengan mempertimbangkan upah minimum di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang yang berada di kisaran tersebut.

Meski demikian, hingga saat ini Kemenkeu belum menetapkan besaran PTKP baru maupun memastikan waktu pemberlakuannya. Pemerintah masih mendalami berbagai aspek, terutama dampak terhadap penerimaan negara dan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh masyarakat.

Tags: kemenkeuPajak PenghasilanPTKP
Previous Post

RI Terancam Jadi Standalone Market, Dana Asing Keluar Bisa Capai US$11 Miliar

Next Post

IHSG Berakhir di Zona Merah, Saham Penguatan Justru Mendominasi Perdagangan

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Email

TopBusiness - Inspire Great Business Performance | All Rights Reserved

  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR