Jakarta, TopBusiness – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke Brussels, Belgia, dan London, Inggris, pada 19–25 November 2026. Kunjungan tersebut salah satunya bertujuan menandatangani perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada 21 November 2026 di Brussels.
Perjanjian perdagangan Indonesia-Uni Eropa tersebut ditargetkan berlaku penuh pada kuartal I 2027, setelah seluruh prosedur hukum domestik kedua pihak diselesaikan.
Menko Airlangga mengatakan, IEU-CEPA menjadi peluang strategis bagi dunia usaha nasional untuk memperluas akses pasar Uni Eropa. Melalui pengurangan tarif bea masuk, produk Indonesia diharapkan semakin kompetitif dan mampu meningkatkan penetrasi di pasar Eropa.
“IEU-CEPA menjadi peluang strategis bagi dunia usaha nasional untuk memperluas akses pasar Uni Eropa. Melalui pengurangan tarif bea masuk, produk Indonesia diharapkan semakin kompetitif dan mampu memperluas penetrasinya di pasar Eropa,” tutur Airlangga dalam keterangannya Rabu (18/11/2026).
Uni Eropa merupakan salah satu dari lima besar mitra dagang Indonesia, bersama Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan India. Nilai perdagangan bilateral kedua pihak stabil di kisaran US$30 miliar per tahun.
Dengan 27 negara anggota dan sekitar 450 juta penduduk yang memiliki daya beli serta standar konsumsi tinggi, Uni Eropa dinilai menjadi pasar potensial bagi produk nasional. Namun, struktur tarif dan hambatan non-tarif selama ini masih menjadi tantangan bagi daya saing produk Indonesia di kawasan tersebut.
Tantangan tersebut semakin penting untuk diantisipasi seiring berakhirnya fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa bagi Indonesia.
Melalui IEU-CEPA, sebanyak 90,4% pos tarif ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa akan langsung menikmati bea masuk 0% setelah perjanjian berlaku penuh. Sementara itu, 8,37% pos tarif lainnya akan mengalami penurunan secara bertahap dalam rentang 3 hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif (tariff rate quota/TRQ).
Adapun sekitar 1,2% pos tarif tetap mengikuti tarif umum atau most favoured nation (MFN) karena termasuk kategori produk sensitif.
Penghapusan bea masuk tersebut diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk unggulan Indonesia, termasuk alas kaki, tekstil, dan komoditas olahan, untuk menembus pasar negara-negara anggota Uni Eropa.
Selain penurunan tarif, IEU-CEPA juga mencakup peluang penyederhanaan persyaratan dokumen, percepatan pemeriksaan barang, serta penyetaraan standar pengujian mutu.
Pemerintah menilai kesepakatan ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri modern, sekaligus mendorong peningkatan ekspor, transfer teknologi, investasi produktif, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Airlangga menegaskan, IEU-CEPA bukan hanya kesepakatan perdagangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kemitraan industri Indonesia dan Uni Eropa.
“IEU-CEPA bukan sekadar kesepakatan perdagangan, melainkan jembatan strategis untuk memperkuat kemitraan industri Indonesia dan Uni Eropa. Kita ingin kesepakatan ini mampu mendorong investasi produktif, meningkatkan nilai tambah domestik, memperkuat industri nasional, serta menciptakan pekerjaan berkualitas,” jelasnya.
Untuk mengoptimalkan manfaat perjanjian tersebut, pemerintah akan memperkuat sinkronisasi kebijakan di dalam negeri, termasuk meningkatkan efisiensi logistik, menyederhanakan prosedur ekspor, serta memberikan pendampingan sertifikasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani kecil.
Penyelarasan regulasi dan pemenuhan standar keberlanjutan serta ketertelusuran produk yang diterapkan Uni Eropa juga menjadi perhatian agar produk nasional dapat memenuhi persyaratan pasar.
Perkuat Kemitraan Ekonomi dengan Inggris
Setelah menyelesaikan agenda di Brussels, Airlangga akan melanjutkan kunjungan ke London, Inggris, pada 23 November 2026. Dalam agenda tersebut, dia dijadwalkan menggelar dua pertemuan strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Inggris.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut implementasi Indonesia–United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP), yang menjadi pilar ekonomi dalam kesepakatan Accord for a New Strategic Partnership. Kemitraan tersebut sebelumnya diluncurkan Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada 20 Januari 2026.
Pertemuan dengan para mitra di Inggris akan membahas percepatan implementasi EGP sekaligus mendorong pembahasan awal pembentukan Indonesia–United Kingdom Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Selain itu, pemerintah akan mendorong perluasan investasi strategis, termasuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional serta kerja sama transisi energi.
Kedua negara juga akan membahas penyelesaian berbagai hambatan usaha dan kendala operasional di lapangan. Kerja sama bilateral diarahkan untuk diperkuat pada sejumlah sektor prioritas, antara lain energi bersih, infrastruktur, ekonomi digital, rantai pasok, pengembangan sumber daya manusia, dan investasi berkelanjutan.
