Jakarta, TopBusiness – Bank Jakarta mendorong penguatan kerja sama lintas Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur produktif. Kolaborasi melalui skema kredit sindikasi antar-BPD dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan daerah tanpa harus menunggu terbentuknya ekosistem obligasi daerah.
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, jaringan BPD di Indonesia memiliki kekuatan permodalan dan kapasitas pembiayaan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
“Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD,” kata Agus dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Dia mengungkapkan, berdasarkan data agregat industri, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit mencapai sekitar Rp660 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) mendekati Rp800 triliun.
Menurut Agus, kekuatan kolektif tersebut menjadi modal besar bagi BPD untuk meningkatkan kontribusinya dalam pembiayaan proyek pembangunan daerah, khususnya proyek infrastruktur yang membutuhkan investasi dalam skala besar.
Melalui skema kredit sindikasi, sejumlah BPD dapat bekerja sama membiayai satu proyek sehingga kebutuhan investasi yang melampaui kapasitas pembiayaan satu bank dapat ditanggung bersama.
“Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent,” jelasnya.
Agus mencontohkan, salah satu proyek yang berpotensi dijajaki melalui skema tersebut adalah penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Bekasi dan Jatiluhur.
Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi publik, seperti perluasan layanan Trans Jatim, juga berpotensi menjadi proyek yang dibiayai melalui kerja sama antar-BPD.
Dia menyebutkan, kebutuhan pembiayaan proyek dalam kisaran Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dapat menjadi ilustrasi skala investasi yang berpotensi dijajaki melalui kolaborasi sejumlah BPD.
Meski demikian, Agus menegaskan, angka tersebut bukan merupakan komitmen pendanaan. Setiap proyek tetap harus melalui tahapan studi kelayakan, kepastian arus kas, penyusunan struktur pembiayaan, serta proses pengambilan keputusan kredit oleh masing-masing bank.
Lebih lanjut, dia menilai kredit sindikasi antar-BPD dan obligasi daerah bukan merupakan dua instrumen yang harus dipertentangkan. Keduanya justru dapat saling melengkapi dalam memperluas sumber pembiayaan pembangunan, dengan mempertimbangkan karakteristik proyek dan kemampuan keuangan daerah.
“Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya,” imbuhnya.
