Jakarta, TopBusiness – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) untuk menaikkan target penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) baik subsidi maupun non-subsidi.
Langkah ini dimaksudkan agar peran Bank BTN lebih besar lagi dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan yang saat ini mencapai sekitar 11 juta unit.
“Rencana kita akan memberikan dukungan apapun untuk BTN. Karena masalah backlog perumahan yang ada harus kita tutup, backlog 11 juta unit tambah kebutuhan untuk generasi milenial 70 juta,” kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan KemBUMN, Gatot Trihargo di Jakarta, Senin (28/1/2019).
Menurut Gatot, dengan memacu KPR tentu BTN akan membutuhkan dana besar. Untuk itu pemerintah pun memberi sinyal bank pelat merah itu mengincar pendanaan, termasuk terbitkan surat utang (obligasi).
“Ini merupakan pangsa pasar yang luar biasa untuk BTN. Berapa likuditas yang diperlukan oleh BTN, apakah perlu menerbitkan obligasi Rp7 triliun, dimana pada akhirnya BTN bisa menambah kapasitas, minimal double dan triple,” jelasnya.
Gatot menambahkan untuk mencapai target tersebut Kementerian BUMN akan mendorong kapasitas BTN lebih besar lagi, sehingga perseroan dapat berlari kencang karena kecepatan ini yang penting.
“Karena di era saat ini yakni disrupstion ini semua serba cepat, kalau tidak cepat bisa ketinggalan,” ujarnya.
Menurut Gatot, pekerjaan rumah (PR) di Kementerian BUMN jika holding terlaksana, maka ekuitas Bank BTN akan ditingkatkan. Namun perseroan juga harus menjaga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan menyiapkan proses digitalisasi.
“Saat ini digital banking sudah menjadi kebutuhan bagi banyak nasabah di Indonesia dalam melakukan aktivitas perbankan sehari-hari, karenanya digital banking Bank BTN harus kuat dan digarap secara serius lagi,” tutur Gatot.
Sementara itu Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan pada tahun ini perseroan optimistis dapat terus memacu kinerjanya di tengah risiko ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan masih akan berlanjut dan pelaksanaan tahun politik 2019 ini.
Selain itu, perseroan juga akan melakukan perbaikan proses dan tata kelola bisnis kredit yang lebih prudent untuk persiapan implementasi standar akuntansi baru yakni PSAK 71.
Dijelaskan Maryono, untuk arah kebijakan ini telah disusun strategi bisnis yang dapat membantu pencapaian tujuan dari perusahaan, berfokus kepada pertumbuhan terkendali yang prudent dan berkualitas.
Hal ini dilakukan melalui penguatan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis yang fokus pada dominasi kredit perumahan di segmen mass, pertumbuhan dana low cost dan utilisasi digital banking.
“Kami juga akan meningkatkan aspek prudent pada proses bisnis prekreditan untuk persiapan implementasi PSAK 71 dan fokus pada perbaikan kualitas kredit,” terang Maryono.
Dia menjelaskan untuk penguatan di bidang SDM, manajemen risiko dan infrastruktur juga dilakukan melalui fokus pada peningkatan produktivitas pegawai dan pengembangan kompotensi.
“Hal ini untuk mendukung percepatan pengembangan digital banking dan inisatif digitalisasi proses dalam peningkatan efisiensi serta memperkuat pilar manajemen risiko pada proses bisnis agar meraih pertumbuhan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Penulis: Tomy