Jakarta, TopBusiness – Dalam sebuah kegiatan expo di Jakarta baru-baru ini telah diselengarakan penyerahan 3.000 sertifikasi secara langsung bagi para pekerja konstruksi di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan pentingnya bagi Indonesia mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata di setiap daerah dalam menciptakan perekonomian yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat. “Infrastruktur menjadi dasar atau basis yang cukup untuk mengembangkan berbagai kegiatan di berbagai wilayah yang mungkin sangat jauh dan sangat rumit di Indonesia ini,” ujar Darmin dalam keterangan kepada media yang dikutip, Senin (25/3/2019).
Pemerintah terus meningkatkan kapasitas serta kemapuan para ahli serta tenaga kerja di bidang kontruksi. Sertifikasi merupakan sebuah kunci dalam peningkatan kapasitas tersebut. Hingga saat ini jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi sebanyak 8,3 juta orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 1,6 juta orang merupakan tenaga ahli konstruksi namun yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian (SK) berdasarkan data LPJK Nasional pada tahun 2018 baru mencapai 195.312 orang.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan dengan memiliki sertifikat maka tenaga kerja konstruksi akan mendapatkan sejumlah manfaat. “Harus ada bedanya antara yang tidak bersertifikat dan yang sudah bersertifikat. Tenaga kerja bersertifikat ada jaminan mutunya sehingga berhak mendapatkan pendapatan lebih. Bukan hanya penghasilan namun juga asuransi. Kalau enggak ada sertifikasi, asuransi enggak mau,” ujarnya.
Secara bertahap program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi terus dilakukan untuk memenuhi target yang dicanangkan sebanyak 512.000 tenaga kerja bersertifikat pada tahun 2019. Jumlah tersebut 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018, sebanyak 50.000 orang. Untuk itu, Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melakukan percepatan program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi melalui sertifikat elektronik.
Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan peningkatan kemampuan profesional para tenaga ahli di bidang jasa konstruksi di Indonesia, serta promosi dan informasi kemajuan teknologi konstruksi kepada masyarakat, termasuk perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Dalam rangka mempermudah proses sertifikasi, telah dikembangkan sertifikat elektronik. Sertifikat ini memberikan kemudahan kepada pemiliknya dan ramah lingkungan, serta dapat mencegah pemalsuan sertifikat. Tenaga kerja hanya memerlukan gawai yang dimiliki untuk menunjukkan bukti kompetensinya.
“Setidaknya ada 22 jabatan kerja yang akan dimiliki oleh para tenaga kerja ahli muda yang siap berkarya di konstruksi. Di antaranya sebagai ahli geoteknik, ahli manajemen konstruksi, ahli manajeman proyek, ahli K3 Konstruksi, ahli keselamatan jalan, ahli teknik jembatan, ahli teknik bendungan besar, ahli arsitek, dan ahli muda perencanaan wilayah dan kota,” tegas Syarif.
Penulis: Albarsyah