Jakarta, TopBusiness – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berhasil mencatatkan kontrak baru sebesar Rp14,81 triliun hingga akhir Juni 2019 lalu. Dari angka tersebut, kontrak baru itu didominasi dari perusahaan BUMN dan mayoritas sektornya dari minyak dan gas (migas).
Menurut Lukman Hidayat, Direktur Utama PTPP, pencapaian kontrak baru sebesar Rp14,81 triliun tersebut berasal dari kontrak baru induk perseroan sebesar Rp13,15 triliun dan anak perusahaan sebesar Rp1,66 triliun.
“Makanya manajemen optimis target kontrak baru perseroan sampai dengan akhir tahun akan tercapai yakni sebesar Rp50 triliun,” kata dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Beberapa proyek besar yang berhasil diraih Perseroan sampai dengan bulan Juni 2019, antara lain: RDMP RU V Balikpapan Lanjutan di Kalimantan Timur sebesar Rp5,88 triliun, Tol Indrapura Kisaran di Sumatera sebesar Rp3 triliun, Smelter Kolaka Tahap 1 dan 2 sebesar Rp 700 miliar, Pesantren Mualimin Yogya sebesar Rp470 miliar.
Kemudian Pekerjaan Tambah Runway Soetta Sec. 1 sebesar Rp455,975 miliar, Kereta Api Makassar Pare-Pare sebesar Rp450 mutar, Sapras SPBU Rest Area sebesar Rp334 miliar, Landmark Telkom Universe sebesar Rp292 miliar, RSUD Soreang sebesar Rp269 miliar, Infrastruktur Tol Bakauheni sebesar Rp 235 miliar, dan lainnya.
“Dengan begitu, sampai dengan Juni 2019, perolehan kontrak baru dari BUMN mendominasi perolehan kontrak baru perseroan dengan kontribusi sebesar Rp10,01 triliun atau 68%,” tutur dia.
Sedang sisanya yakni sebanyak Rp3,61 tritiun atau 24% berasal dari pihak swasta. Lainnya, kontrak baru berasal dari APBN sebesar Rp1,17 triliun atau 8% dari total perolehan kontrak baru.
Sementara itu, lanjut dia, untuk perolehan kontrak baru berdasarkan jenis atau tipe pekerjaan, berasal dari sektor migas sebesar 40% yang merupakan sektor yang mendominasi kontrak baru tersebut.
Lainnya, sektor gedung sebesar 24%, jalan dan jembatan sebesar 22% dan industri sebesar 6% yang merupakan empat kontributor utama dari portofolio kontrak baru perseroan sampai dengan Juni 2019 dengan total kontribusi sebesar 92%.
“Sisanya dikontribusi oleh Airport sebesar 3%, Kereta Api sebesar 3% dan Irigasi dan Power Plant, masing-masing sebesar 1%,” katanya.
Lebih lanjut dia menegaskan, pada bulan April lalu, perseroan juga telah melakukan penandatangan kontrak pembangunan pabrik peleburan atau smelter berteknologi Rotary Kiln Electric Furnance (RKEF) dengan PT Cenia Nugraha Indotama dan telah dilakukan acara pemancangan tiang pertama pada 15 Juni 2019 lalu.
“Proyek pembangunan smelter feronikel yang berlokasi di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ini akan menelan investasi sebesar Rp4 triliun untuk Tahap 1 dan akan dilanjutkan tahap berikutnya dengan nilai total investasi mencapai Rp14,5 triliun,” tegasnya.
Pembangunan pabrik Smelter ini pun, kata dia, menggunakan teknologi RKEF yang terdiri dari empat tanur listrik jenis rectangular dimana teknologi ini merupakan yang pertama di Indonesia.
Di samping itu, Perseroan juga telah melakukan perjanjian kerjasama terkait pembangunan pabrik peleburan (nickel smelter) dengan PT Macika Mineral Industri pada 5 Agustus 2019 lalu.
Dalam pembangunan proyek smelter ini, dia melanjutkan, Perseroan berperan sebagai kontraktor yang akan bertanggung jawab dalam penyelesaian proyek yang akan bekerjasama dengan perusahaan China dari sisi technology and machinery provider.
Juga pembangunan smelter ini akan menggunakan teknologi RKEF dengan total kapasitas daya 2×33 MVA dengan target produksi sebesar 120.000 ton setiap tahunnya dengan kadar minimum nikel 11%,l.
“Proyek Pembangunan Nickel Smelter ini berlokasi di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2021,” ujarnya.
Lebih jauh Lukman menegaskan, dari sisi portofolio investasi, Perseroan telah melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Usaha Patungan (PUP) dan Akta Pendirian PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak, sebagai badan usaha yang membangun dan mengelola Tol Semarang-Demak.
Perjanjian pendirian perusahaan patungan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Konsorsium tangga 18 Agustus 2018 dan keputusan pemenang lelang dalam surat Menteri PUPR No. PB.02.01-Mml1347 tanggal 17 Juli 2019.
“Dengan penandatanganan Akta PUP dan Akta Pendirian badan usaha ini, tahap selanjutnya adalah penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang akan dilakukan dalam waktu dekat,” pungkasnya.
Penulis: Tomy