Jakarta, TopBusiness – Kinerja perusahaan konstruksi milik negara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk terlihat mulai kedodoran dalam menggaet kontrak baru hingga akhir kuartal I-2019 ini. Dan ternyata, hingga akhir September 2019 lalu itu, perseroan hanya mampu kantongi kontrak baru mencapai Rp7,6 triliun (di luar pajak). Padahal target perseroan untuk mendulang kontrak baru relatif ambisius mencapai Rp30 triliun hingga akhir tahun ini.
“Dan realisasi perolehan kontrak baru di selama bulan September 2019 itu didominasi oleh Gedung Kampus Institut Teknologi dan Kesehatan Jakarta senilai Rp136,0 miliar) dan Gedung Apartemen Grand Central Bogor sejumlah Rp250,0 miliar,” tutur Sekretaris Perusahaan ADHI, Parwanto Noegroho di Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Menurutnya, dari kontrak baru tersebut ditilik dari sumber dana mayoritas berasal dari proyek-proyek BUMN. Kontrak baru dari pemerintah realisasinya sebesar 17,8 persen dan dari swasta atau lainnya sebesar 8,6 persen. “Mayoritas kontrak baru ADHI dari perusahaan BUMN lainnya mencapai 73,6 persen,” jelas dia.
Sementara untuk kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru pada September 2019, lanjut dia, meliputi lini bisnis konstruksi & energi sebesar 81,7 persen, properti sebesar 17,9 persen dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.
Sedangkan untuk tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek gedung yang dominan mencapai 73,8 persen, jalan dan jembatan sebesar 3,9 persern. “Serta proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, jalan kereta api, dan proyek-proyek EPC sebesar 22,3 persen,” tutur dia.
Sebelumnya, Direktur Keuangan Adhi Karya, Entus Asnawi mengatakan kontrak baru perseroan banyak berasal dari pembangunan gedung karena proses tender untuk proyek infrastruktur berjalan lambat.
Menurutnya, saat ini perseroan masih mengikuti tender proyek dengan nilai kontrak di kisaran Rp1 triliun. “Banyak gedung-gedung sekarang karena proyek besar seperti jalan tol itu belum selesai prosesnya, seperti jalan tol Yogya-Solo,” klaim dia.
Karena kontrak baru saat ini lumayan berat dari target yang mencapai Rp30 triliun, ditambah melihat siklus pembangunan yang menurun ketika tahun politik, pihaknya mempertimbangkan untuk merevisi target kontrak baru tersebut. “Mungkin revisi kontrak baru itu 10%-15% lebih rendah dari target awal. Sehingga nantinya bisa saja berpengaruh ke pendapatan perseroan hingga akhir tahun ini,” kata Entus.
Beberapa hari lalu, ADHI sendiri telah menerima pembayaran keempat pekerjaan proyek LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek) tahap I senilai Rp1,4 triliun (sudah termasuk pajak).
Realisasi pembayaran tersebut diterima pada Rabu (9/10/2019) lalu dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pengelola proyek LRT Jabodebek. Pembayaran ini dilakukan berdasarkan progres pekerjaan LRT Jabodebek tahap I dari Oktober 2018 hingga Maret 2019. Dengan begitu, pembayaran keempat tersebut total yang diterima dari proyek LRT sudah mencapai Rp8,3 triliun.
Tomy Asyari