Jakarta, TopBusiness – Pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia masih belum optimal. Untuk itu, di Universitas Gajah Mada, melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Yogyakarta diresmikan konsentrasi Akuntansi Syariah Prodi Magister Akuntansi yang dihadri Dirjen Perimbangan Keuangan (PK) Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bakti, yang mewakili Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
“Selama ini dinamika dan tantangan pasar juga telah menempa daya tahan industri keuangan syariah, hingga tumbuh memiliki lebih dari 23 juta pelanggan, suatu jumlah yang teramat besar untuk satu pasar keuangan syariah. Indonesia juga telah memiliki Shariah Online Trading System pertama di dunia, serta merupakan negara pertama dan satu-satunya yang menerbitkan sukuk ritel,” kata Dirjen PK dalam laman kemenkeu.go.id.
2019, pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai sekitar 5,8 persen dari seluruh aset industri perbankan nasional. Angka itu jauh di bawah negara-negara lainnya, seperti, Arab Saudi yang mencapai 51,1 persen, Malaysia (23,8 persen) dan Uni Emirat Arab (19,6 persen).
Dalam pidato Menkeu yang dibacakannya, ia mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya memajukan industri syariah dengan menerbitkan salah satu instrumen pembiayaan syariah yaitu sukuk negara, yang telah memasuki usia yang lebih dari satu dasawarsa atau sebelas tahun. Selama kurang lebih satu dasawarsa itu, sukuk negara semakin memainkan peran penting dalam membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk mendukung pemberdayaan ekonomi syariah.
“Pemerintah juga menggunakan instrumen fiskal lainnya dalam rangka mendukung ekonomi-keuangan syariah, antara lain yaitu kebijakan perpajakan yang kondusif dan mendukung pengembangan keuangan syariah serta belanja negara dan pembiayaan yang mendukung pemberdayaan ekonomi umat (seperti Kredit Usaha Rakyat/KUR, Pembiayaan Ultra Mikro/UMi), pendidikan Islam (pesantren, madrasah, perguruan tinggi keislaman), dan sektor ekonomi syariah,” jelas Dirjen PK.
Penulis: Agus H