Jakarta, TopBusiness – Politisi Partai Amanat Nasional atau PAN DPRD tengah mengkaji kemungkinan ada pengetatan soal kriteria siapa-siapa saja yang berhak menerima kartu sehat atau KS Kota Bekasi.
Sehubungan dengan itu, Anggota Fraksi PAN Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Evie Martifiningsianti kepada TopBusiness, di Tebet, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu menyatakan, pihaknya akan melakukan peninjauan pelaksanaan SK sehingga tepat sasaran.
Menurut dia, proses keberlangsungan pelaksanaan KS yang selama ini dilakukan Kota Bekasi akan dilakukan pengajian atau peninjauan ulang. Karena, filosofi penerima program kesehatan dalam KS adalah bagi pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan mendapat pelayanan gratis kesehatan, jika sudah memiliki KS tersebut.
“Jadi apakah penerima manfaat KS tersebut orang mampu, setengah miskin dan miskin sekali akan mendapatkan layanan kesehatan gratis. Ini dirasakan tidak tepat sasaran dan tidak berkeadilan”, tegas Evie.
Oleh karena itu, lanjut Evie, Komisi IV DPRD akan mengkaji ulang pelaksanaan KS ini dengan lebih baik, agar tepat sasaran bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu saja.
Bahkan lanjutnya, dewan pun akan merumuskan lebih rinci lagi siapa-siapa saja yang berhak menerima KS beserta kriteria penerimanya. “Dan jika perlu lagi rumah penerimanya akan ditempelkan stiker khusus penerima layanan KS, masak rumah orang berada akan tega untuk ditempelkan stiker tersebut,” paparnya.
Dia menambahkan, bukan tak mungkin dalam pelaksanaan perumusan dan kriteria-kriteria siapa saja yang berhak menerima KS hingga implementasi di lapangan memerlukan aturan main. “Tentunya KS yang baru memerlukan payung hukum yang baru pula”, ujar Evie.
Semenjak diluncurkan tahun 2017 silam, program KS di Kota Bekasi telah menyalurkan setiap tahunnya Rp 900 miliar. Kemudian, pengunaan KS tersebut akan terintegrasi dengan BPJS secara nasional.
Albarsyah
