Jakarta, TopBusiness – Pandemi virus corona (Covid-19) sangat memukul industri pelayaran nasional. Saat ini, tidak banyak yang bisa dilakukan pengusaha selain berharap adanya stimulus dari pemangku kepentingan untuk menjaga kinerja pelayaran nasional.
Ketua Umum DPP Indonesian National Shippowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, stimulus yang sangat dibutuhkan pelaku industri ini adalah harga BBM yang kompetitif dan suplai BBM yang stabil, diskon biaya-biaya di pelabuhan dan diskon suku bunga pinjaman.
“Pelayaran nasional juga membutuhkan dispensasi penundaan pengurusan sertifikat-sertifikat kapal, sepanjang sertifikat tersebut dapat ditunda dan tidak membahayakan jiwa pekerja dan kapal,” ujar Carmelita dalam keterangan persnya yang dikutip, Kamis (2/4/2020).
Selain itu, Carmelita meminta dispensasi dengan memberlakukan penundaan docking untuk yang sedang dalam operasional. INSA juga berharap agar akses dari dan ke pelabuhan tetap berfungsi dan berjalan seperti biasa. “Stimulus ini diperlukan karena kapal tetap beroperasi seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan logistik di seluruh Indonesia,” kata dia.
Dampak Covid-19
Hingga saat ini, kata Carmelita, pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan besar, seperti masih tingginya harga bunker bahan bakar low sulphur, dan masih tingginya bunga bank untuk pembangunan kapal yang membuat pelayaran kian tidak kompetitif. Di saat bersamaan pelayaran nasional juga harus menghadapi dampak dari penyebaran virus corona yang kini menjangkiti ribuan orang di Indonesia.
Setidaknya ada empat aspek yang terdampak di bisnis sektor pelayaran akibat belum mewabahnya virus corona Covid-19. Pertama, penurunan volume kargo, baik pada ekspor impor yang terdampak seperti ke China yang menurun hingga 14-18% dan merembet ke negara tujuan lain, seperti Singapura dan Korea Selatan. Begitu juga pada kargo domestik terutama pada kargo penunjang ekspor impor dan distribusi nasional yang turun 5-10%.
Kedua, proses clearance di pelabuhan yang lebih lama karena adanya penyemprotan disinfektan kapal, pemeriksaaan kesehatan kru kapal dan pemeriksaan riwayat perjalanan kapal. “Tentunya, kondisi ini berdampak pada penambahan biaya operasional kapal,” katanya.
Ketiga, kebijakan physical distancing dan work from home juga berdampak pada kinerja instansi di darat karena banyak yang membatasi jam kerja termasuk tenaga operasional di lingkungan Ditjen Hubla pada subdit-subdit terkait kepengurusan sertifikat kapal dan kesyahbandaran.
Keempat, pelayaran nasional juga mengalami kendala docking kapal. Hal ini disebabkan sejumlah galangan mengurangi jumlah pekerja di lapangan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19. “Akibatnya, pekerjaan perawatan kapal-kapal yang sedang docking terkendala entah sampai kapan, dan kapal lainnya harus antre lama untuk docking dalam dua bulan terakhir. Selain itu, spare part kapal yang impor dari China terkendala sehingga lebih lama dan lebih mahal,” ungkapnya.