Jakarta, TopBusiness – Salah satu BUMD di Provinsi Lampung, BPR Syariah Rajasa milik Pemda Kabupaten Lampung Tengah terus berbenah. Bank Perkreditan Rakyat ini terus memperbaiki infrastrukturnya. Hal ini dalam rangka menyambut keinginan Pemda Lampung Tengah agar mereka bisa mengelola dana desa di kabupaten tersebut.
Langkah ini sudah ditunjuk langsung oleh Bupati Lampung Tengah sebagai bank pemegang rekening kampung dan pengelola dana desa Kabupaten Lampung Tengan.
“Namun untuk itu, kami akan terus memperkuat dari sisi teknologi atau IT dan jenis pelayanan kami. Karena ini sebagai dana yang besar, makanya kami terus meningkatkan layanan mobil kas keliling, penambahan unit pelayanan melalui pembukaan kantor kas, dan peningkatan teknologi informasi melalui ATM cardless dan mobile banking,” terang salah satu direktur BPRS Rajasa, Herwanto dalam acara penjurian TOP BUMD Awards 2020, yang digelar secara virtual di Jakarta, Selasa (7/4/2020).
Langkah ini juga didukung dengan strategi bisnis berupa memperluas jaringan melalui sosialisasi ke setiap SKPD dan kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah itu. Dan tahun ini, seperti titah Bupati, akan dikelola di pihaknya, bukan lagi lewat bank rakyat milik BUMN, yakni PT BRI (Peresero) Tbk.
Apalagi secara kinerja juga relative positif dari sisi total pendapatan mencapai Rp10,10 miliar di tahun lalu atau bertumbuh dari tahun sebelumnya di angka Rp8,58 miliar. Sementara laba desa perseroan sebanyak Rp2,60 miliar di akhir 2019 atau meningkat dari tahun sebelumnya di angka Rp1,99 miliar.
Sebagai bank yang berstatus BUMD, tentu BPRS Rajasa terus konsisten membantu pembangunan di kabupaten tersebut. Hal ini ditandai dengan kucuran pembiayaan yang cukup besar. Tercatat, BPRS ini menyalurkan pembiayaan sebesar Rp32,46 miliar atau naik dari sebelumnya Rp27,43 miliar. Namun begitu dana yang bisa dihimpun relative sedikit yakni sebanyak Rp11,05 miliar atau naik dari sebelumnya di angka Rp10,15 miliar secara tahunan.
“Kami juga terus meningkatkan pembiayaan terhadap UMKM. Di akhir 2019 lalu sebanyak Rp4,57 miliar atau sebesar 13,67% kalau tahun sebelumnya hanya 11,06%. Memang mayoritas banyak untuk pembiayaan konsumtif sebanyak Rp28,91 miliar,” terang dia.
Namun begitu, pihaknya tetap mengaku kondisi keuangan BPRS Rajasa masih kuat. Hal ini terlihat dari posisi rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 25,27%, meski rasio likuiditasnya (FDR/financing deposit to ratio) cukup ketat sebanyak 125,22%. Sementara untuk rasio pembiayaan macet (NPF) gross di angka 3,98%.