Jakarta — Rencana Kementerian Perumahan Rakyat RI untuk meniadakan DP (down payment/uang muka) bagi pembeli rumah subsidi, patut disambut baik. Sebab, akan meningkatkan daya beli MBR (masyarakat berkemampuan rendah) yang ingin membeli rumah itu melalui kredit bank tapi sulit menyediakan DP. Walau begitu, ada satu hal yang perlu dicermati. “Yakni, keringanan itu jangan lalu dimanfaatkan oleh para investor,” kata pengamat properti dari Federasi Pembangunan Perkotaan Indonesia, Budi Santoso, di Jakarta hari ini.
Budi mengatakan, bukan mustahil bahwa investor melirik rumah subsidi bila ketentuan itu jadi berlangsung. Itu bila lokasi rumah subsidi itu cukup bagus sekalipun tidak berada di dalam kota.”Kita perlu mengingat bahwa, dalam hal itu, investor yang melirik bukan dari segmen atas. Tapi dari segmen menengah yang kebetulan punya dana lebih,” kata mantan tenaga ahli bidang perumahan di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tersebut.
Lebih lanjut Budi mengatakan, yang terjadi di sejumlah rumah susun sederhana bisa menjadi catatan penting. Di situ, MBR banyak yang ujung-ujungnya mengalihkan pemilikan rumah susun itu ke pihak lain yang berdaya beli bagus. “MBR tersebut lantas malah kembali menempati lingkungan kurang layak huni. Ini kan hal yang tidak kita inginkan tentunya,” kata Budi.
Kementerian Perumahan Rakyat bila akan meniadakan DP untuk rumah subsidi, harus benar-benar cermat. Misalnya, rumah subsidi yang bebas DP bukan yang tipe 36. Tapi, yang bertipe lebih kecil. “Dengan demikian, kemungkinan masuknya para investor bisa dipersempit,” ucap dia. (ADHITO)