Jakarta, TopBusiness – Rancangan Undang-Undang atau RUU Bea Materai disepakati sebagai RUU prioritas tahun 2020, yang sifatnya carry over dan berbagai cluster materi antara DPR dengan pemerintah, maka pembahasan RUU Bea Materai akan dibahas antara Komisi XI DPR bersama pemerintah dalam rapat Panitia Kerja (Panja).
Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, pemerintah memandang bahwa RUU Bea Materai adalah salah satu instrumen penerimaan yang juga dapat digunakan sebagai sumber pengumpulan pajak yang lebih adil, tepercaya (reliable) dan sederhana, khususnya dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini.
Apabila dibandingkan tahun 2019, penerimaan bea materai dari RUU Bea Materai diproyeksikan berada pada kisaran Rp11,3 triliun atau meningkat Rp5,7 triliun.
“Di samping terkait aspek penerimaan, RUU Bea Materai mengatur pemberian fasilitas berupa pembebasan pengenaan bea materai terutama untuk situasi bencana alam dan untuk pelaksanaan program pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional,” ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR dengan agenda membahas Tindak Lanjut RUU tentang Bea Materai di Ruang Rapat Komisi XI DPR pada Senin (24/08).
Sumber Foto: kemenkeu.go.id