JAKARTA-businessnews.id: Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso menilai kedaulatan pangan hanya sebuah wacana politik. Sebuah kata yang amat mudah diucapkan tetapi negeri ini begitu kesulitan mewujudkanya. “Semenjak surplus beras 1984 lalu, praktis kita hanya menjadi negara pengimpor beras, tak hanya beras, kedelai, bawang merah, garam, daging sapi, dan berbagai macam komoditas lainya juga kita impor,” ujar Andreas dalam diskusi masalah Pangan Kita di Jakarta, Senin (25/5/2015).
Andreas menambahkan meski setiap terpilih pemerintahan baru menteri pertaniannya selalu menjanjikan surplus pangan di masa pemerintahanya, namun nyatanya hingga berkali-kali pemerintahan berganti, suprlus pangan yang dijanjikan belum mewujud.
Langkah perubahan pardigma amat penting untuk mencapai kedaulatan pangan, sebagaimana dicita-citakan. “Perubahan ini penting untuk merubah pola pikir masyarakat yang sudah terlanjur menganggap bahwa produk impor itu berkelas dan menomor duakan produk dalam negeri, untuk menata kembali kebijakan dan praktik yang tidak tepat di masa lalu, dan untuk memulihkan kembali kerusakan yang telah terjadi di dalam sistem ketahanan pangan nasional maupun daerah,” ujarnya.
Perubahan paradigma ini sekaligus dibutuhkan dalam keseluruhan konsep, kebijakan dan strategi pembangunan nasional akan saling mendukung dan terintegrasi satu sama lain, lanjutnya.
Karenanya, Andreas optimis upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Mengingat,
pemerintah terkesan terburu-buru tanpa membuat konsep yang jelas dan terarah.
“Jadi janji pemerintah untuk swasembada pangan dalam waktu dekat hanyalah omong kosong dan sekedar retorika politik. Buktinya, saat ini harga beras melambung tinggi. Dampaknya pemerintah sudah tidak lagi dapat mensejahterakan masyarakat akibat mahalnya bahan pokok. Padahal Indonesia memiliki jutaan hektar lahan pertanian,” ungkapnya.
“Menjadikan Indonesia swasembada pangan tak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Pemerintah harus membuat langkah-langkah tahapan. Memang ada pembangunan infrastruktur terkait pangan, namun itu baru bisa selesai 3 sampai 4 tahun kedepan, dan saya pesimis akan swasembada pangan yang digalakan pemerintahan Jokowi JK,” lontarnya.
Menurutnya, pemerintah harus memperluas lahan pertanian. Mengingat saat ini lahan pertanian bukannya bertambah, justru terus menyusut karena digunakan untuk membangun pabrik industri, perumahan, atau tempat komersil. Untuk itu pemerintah harus membuat aturan untuk memperketat pemakaian lahan pertanian untuk komersil.
“Jika lahan pertanian semakin menyempit, petani bercocok tanam kemana lagi. Akibatnya produksi menurun. Padahal Indonesia merupakan negara agraris, tapi lahan banyak digunakan untuk tempat komersil,” ujar Andreas.
Disisi lain, selama ini pemerintah tidak pernah memikirkan petani hampir yang gagal panen (puso) akibat kekeringan atau banjir. Hal inilah yang harus diantisipasi kedepannya agar tidak terulang kembali. “Pemerintah harusnya dapat menambah waduk. Jika kekeringan air waduk bisa untuk mengairi. Sebaliknya jika hujan, bisa ditampung dalam waduk,” imbuhnya. (endy)