Jakarta, TopBusiness – Pemerintah menegaskan keberadaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk pemanfaatan masyarakat Indonesia.
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa APBN hadir agar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. “Sebagai pengelola keuangan negara, saya terus memastikan APBN hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya, dalam laman kemenkeu.go.id, di Jakarta.
Sejak terjadinya pandemi, APBN makin bekerja keras untuk meminimalisir dampak negatif Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat. Setiap saat pemerintah memonitor perkembangan realisasi program kebijakan, mengevaluasi, serta meningkatkan semaksimal mungkin kapasitas belanja untuk kesejahteraan rakyat.
Sampai dengan 30 September 2020, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah menunjukkan akselerasi akan pemanfaatannya. Realisasi bidang kesehatan sudah mencapai Rp21,92 triliun atau 25,04% dari total pagu Rp87,55 triliun. Bidang perlindungan sosial mencapai Rp157,03 triliun atau 77,01% dari total pagu Rp203,91 triliun. Bidang sektoral K/L dan Pemda mencapai Rp26,61 triliun atau 25,09% dari total pagu Rp106,05 triliun. Bidang UMKM mencapai Rp84,85 triliun atau 68,7% dari pagu Rp123,47 triliun. Bidang insentif usaha mencapai Rp28,07 triliun atau 23,27% dari pagu 120,61 triliun, sedangkan untuk realisasi pembiayaan korporasi masih menunggu waktu realisasinya.
Beberapa program baru pun telah terealisasi dengan baik. Bantuan subsidi gaji sudah tercapai hingga Rp13,98 triliun untuk 11,65 juta peserta, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah disalurkan Rp17,8 triliun kepada 7,64 juta pengusaha mikro, serta bantuan operasional dan pembelajaran daring pesantren telah terealisasi Rp2,02 triliun.
Sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan program PEN, pemerintah melakukan reclustering anggaran PEN. Bidang kesehatan dari total pagu Rp87,55 triliun ditambah menjadi Rp87,93 triliun, bidang perlindungan sosial Rp203,9 triliun ditambah menjadi Rp239,53 triliun, bidang sektoral dan Pemda dari Rp106,11 triliun direalokasi menjadi Rp70,10 triliun, bidang UMKM ditambah dari Rp123,46 triliun menjadi Rp128,21 triliun, pembiayaan korporasi direalokasi dari Rp53,6 triliun menjadi Rp48,85 triliun, dan insentif usaha tidak mengalami perubahan yaitu Rp120,6 triliun.
Terakhir, penempatan dana PEN di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tahap I telah berhasil menyalurkan kredit hingga 4,7 kali lipat. Selanjutnya, di tahap 2 pemerintah kembali menempatkan dana sebesar Rp47,5 triliun. Selain itu, pemerintah juga menempatkan dana pada 7 Bank Pembangunan Daerah (BPD), tahap 1 sebesar Rp11,2 triliun, serta 3 bank syariah sebesar Rp3 triliun.
Foto: kemenkeu.go.id