Jakarta, TopBusiness – Selain melakukan pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan meningkatkan konektivitas menuju lokasi pengembangan lumbung pangan baru atau kawasan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan konektivitas antar wilayah diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien. Dengan konektivitas yang semakin baik, diharapkan perekonomian wilayah meningkat.
“Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, di samping memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian,” kata Menteri Basuki, dalam keterangan resmi.
Peningkatan konektivitas tersebut mencakup perbaikan kualitas jalan dan jembatan menuju Daerah Irigasi (DI) Dadahup, Kabupaten Kapuas dan DI Belanti, Kabupaten Pulang Pisau dengan total panjang 76,8 km. Pekerjaan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 792,37 miliar (MYC). Saat ini progresnya masih dalam tahap lelang yang ditargetkan akan ditandatangani kontrak konstruksinya pada pertengahan November 2020.
Untuk peningkatan konektivitas menuju DI Dadahup, direncanakan total panjang yang akan ditangani 34,68 km yang dibagi menjadi 3 paket pekerjaan dan peningkatan kondisi jembatan kawasan DI Dadahup sepanjang 60 meter, dengan alokasi anggaran Rp 336,96 miliar.
Selanjutnya untuk konektivitas menuju DI Belanti, direncanakan total panjang yang akan ditangani mencapai 41,85 km yang dibagi menjadi 5 paket pekerjaan dan peningkatan kondisi jembatan kawasan DI Belanti sepanjang 170 meter, dengan alokasi anggaran Rp 455,41 miliar.
Untuk perluasan kawasan Food Estate yang akan ditanami singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kementerian PUPR juga akan membangun jalan utama sepanjang 10 km di dalam kawasan prioritas 2.000 hektare dan jalan sekunder 25 km, dengan perkiraan anggaran Rp 336,91 miliar.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng telah melakukan Survey Topografi sepanjang lebih dari 10 km pada kawasan 2.000 ha masih belum dibebaskan.